SURABAYA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Panitia Khusus (Pansus) IV mengintensifkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan menitikberatkan pada penguatan sektor kesejahteraan rakyat, meliputi pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Upaya tersebut dilakukan melalui studi komparasi ke DPRD Provinsi Jawa Timur guna memperoleh referensi serta masukan strategis terkait pengelolaan dan evaluasi program di bidang kesejahteraan masyarakat.
Ketua Pansus IV, Jihan Hanifha, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menghasilkan berbagai masukan konstruktif yang memperkaya perspektif dalam penyusunan rekomendasi LKPj.
"Banyak masukan yang kami terima, khususnya terkait pengelolaan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ini menjadi bahan penting agar rekomendasi yang kami susun lebih komprehensif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pansus IV juga melakukan pertukaran pengalaman mengenai pengelolaan sektor kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari penguatan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pengelolaan dana pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Daerah (BOSDA). Pansus menilai perlunya petunjuk teknis yang lebih rinci guna memudahkan sekolah dalam perencanaan, penganggaran, serta pengelolaan keuangan secara akuntabel.
Selain itu, sektor kesehatan turut menjadi fokus pembahasan, terutama terkait peningkatan kualitas pelayanan serta optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Kunjungan kerja tersebut diterima oleh perwakilan DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. H Rasiyo, yang menyambut baik kegiatan studi komparasi sebagai bentuk sinergi antar lembaga legislatif daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. (sar/ali/jp).
