BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan BBM Subsidi menyusul dugaan penyalahgunaan dan penyimpangan distribusi BBM subsidi jenis Bio Solar di wilayah Kalsel.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Ismail Abdullah, Gedung B Lantai IV DPRD Kalsel, Kamis (21/5/2026).
Pansus nantinya bertugas melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi BBM subsidi di SPBU maupun kawasan pertambangan. Selain itu, DPRD juga mendorong lahirnya regulasi daerah guna memperkuat pengawasan distribusi solar subsidi agar lebih tepat sasaran.
Perwakilan sopir angkutan, Babe Aldo, mengapresiasi langkah DPRD Kalsel yang dinilai merespons keresahan masyarakat terkait kelangkaan solar subsidi.
"Hari ini alhamdulillah terbentuk Pansus dan kami berharap ada keterlibatan masyarakat di dalamnya. Saya bukan pejabat atau anggota DPR, tapi banyak masyarakat mengadu kepada kami. Artinya persoalan ini memang nyata dirasakan rakyat,” ujarnya.
Menurut Babe Aldo, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memperkuat fungsi kontrol dan memastikan pengawasan distribusi BBM subsidi berjalan transparan.
Hal senada disampaikan H Aliansyah dari SAKUTU. Ia menilai praktik mafia BBM dan dugaan premanisme di sejumlah SPBU telah menyulitkan para sopir angkutan mendapatkan solar subsidi.
"Para sopir sangat susah mendapatkan solar. Kalaupun ada, harganya tinggi dan masih ditemukan praktik premanisme di SPBU. Ini sudah menjadi keresahan masyarakat,” tegasnya.
Aliansyah juga mengapresiasi seluruh fraksi di DPRD Kalsel yang mendukung pembentukan Pansus. Menurutnya, dukungan tersebut menunjukkan kepedulian wakil rakyat terhadap persoalan antrean panjang kendaraan di SPBU yang terus terjadi.
Ia turut meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku penyalahgunaan BBM subsidi.
"Kalau hanya ditangkap lalu dilepas lagi, tentu tidak menimbulkan efek jera. Praktik mafia BBM harus diberantas,” katanya.
DPRD Kalsel menyatakan akan melakukan evaluasi berkala terhadap tindak lanjut hasil RDP dan membuka hasil pengawasan kepada publik sebagai bentuk transparansi. (fah/jp).
