JAKARTA- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Senin (11/5/2026), untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman Godzilla El Nino yang diperkirakan berdampak hingga akhir 2026.
Kunjungan tersebut turut didampingi BPBD Kalsel sebagai upaya memastikan langkah mitigasi di daerah tidak berjalan lamban dalam menghadapi potensi krisis iklim ekstrem.
Dalam pertemuan itu, Komisi I menyoroti pentingnya kesiapan tata kelola pemerintahan dalam menghadapi dampak El Nino, mulai dari ancaman kekeringan, krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga potensi gangguan pelayanan publik.
Sebagai alat kelengkapan dewan yang membidangi pemerintahan, hukum, dan ketertiban, Komisi I menegaskan bahwa penanganan dampak El Nino tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), koordinasi antarsektor, serta efektivitas instruksi kepala daerah.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai telah memiliki pola penanganan terstruktur melalui instruksi Sekretaris Daerah kepada seluruh OPD untuk meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini.
"Jakarta mengeluarkan instruksi khusus dari Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada seluruh SKPD, sehingga sejak awal masing-masing perangkat daerah sudah siaga menghadapi dampak El Nino di sektor tugasnya,” ujar Ilham.
Ia menambahkan, BPBD DKI Jakarta juga telah memaparkan kerja sama strategis dengan BNPB dan BMKG melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu upaya mitigasi risiko bencana hidrometeorologi.
"Hal-hal seperti ini akan kami bawa ke Kalimantan Selatan. Kami akan berkoordinasi dengan BPBD Kalsel untuk menyampaikan kepada Gubernur agar dapat diambil langkah teknis dalam penanganan dampak El Nino di Kalsel,” katanya.
Komisi I DPRD Kalsel menegaskan bahwa keterlambatan pengambilan kebijakan berpotensi berdampak luas terhadap keselamatan masyarakat, stabilitas lingkungan, kesehatan publik, hingga aktivitas ekonomi, terutama di wilayah rawan karhutla dan kekeringan.
Karena itu, penguatan koordinasi pemerintahan dan kesiapsiagaan birokrasi dinilai menjadi kunci dalam meminimalkan dampak krisis iklim ekstrem di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).
