BANJARMASIN- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Tahun 2026 yang tergabung dalam Kabinet Zia Nirantara, Selasa (5/5/2026), di ruang rapat Komisi IV DPRD Kalsel, Banjarmasin.
Pertemuan yang dikemas dalam suasana silaturahmi dan perkenalan tersebut diawali dengan pemaparan program kerja BEM ULM 2026 serta penyampaian policy brief terkait isu-isu strategis di bidang pendidikan dan sosial di Kalimantan Selatan.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifa, mengapresiasi kehadiran puluhan mahasiswa tersebut. Menurutnya, masukan dari kalangan mahasiswa menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan daerah, khususnya pada sektor pendidikan dan sosial.
"Mereka menyampaikan policy brief terkait masalah di bidang pendidikan dan juga sosial. Tentu ini menjadi hal yang baik, menarik, dan bermanfaat sebagai masukan bagi kami di Komisi IV, karena mereka banyak menyerap dan melaporkan kondisi riil di lapangan,” ujar Jihan.
Terkait sorotan BEM ULM mengenai tingginya angka anak putus sekolah (APS) dan anak tidak sekolah (ATS) di Kalimantan Selatan, Jihan menjelaskan bahwa kondisi tersebut perlu dilihat secara lebih komprehensif.
Ia menyebut, bahwa sebagian data ATS dan APS di daerah ini kerap tidak tercatat secara formal karena sejumlah anak menempuh pendidikan di pondok pesantren yang belum seluruhnya terintegrasi dalam sistem data Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama RI.
"Hal itu membuat proses tracking tidak terdata, sehingga seolah-olah anak-anak tersebut tidak sekolah. Padahal mereka tetap bersekolah, hanya saja ijazahnya berasal dari pondok pesantren,” jelasnya.
Ia juga membuka ruang dialog berkelanjutan dengan mahasiswa untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan daerah, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Sementara itu, Ketua BEM ULM 2026, Ahmad Zidan Satrio Utomo, mengatakan kunjungan tersebut selain untuk menyerahkan policy brief dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, juga menjadi forum diskusi atas berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.
Ia berharap, Komisi IV DPRD Kalsel dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara optimal serta lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.
"Harapannya DPRD Kalsel bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan benar-benar mendengarkan suara serta keluhan masyarakat, terutama terkait pendidikan, kesehatan, dan persoalan sosial,” ujar Zidan. (sar/ali/jp).
