BANJARMASIN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menindaklanjuti sengketa lahan warga Sidomulyo, Banjarbaru, serta aspirasi mahasiswa terkait pelestarian Pegunungan Meratus, Selasa (5/5/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung B DPRD Kalsel ini dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, didampingi unsur pimpinan dewan dan Komisi IV. Forum tersebut juga dihadiri perwakilan Forkopimda, TNI-Polri, Badan Pertanahan, Dinas Kehutanan, serta Walhi Kalsel.
Dalam RDPU, warga Sidomulyo, Kelurahan Guntung Payung, menyampaikan kekhawatiran atas sengketa lahan yang melibatkan pihak TNI. Mereka berharap adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum.
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan meminta semua pihak menunggu putusan pengadilan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
"Kita sepakat menunggu keputusan hukum. Apapun hasilnya harus dihormati,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD akan mengupayakan solusi bagi warga terdampak jika putusan tidak berpihak kepada masyarakat, termasuk melalui program bantuan perumahan.
Sementara itu, Aliansi BEM se-Kalsel dalam forum tersebut menyoroti pentingnya menjaga kelestarian Pegunungan Meratus. Mahasiswa menekankan perlunya penegakan hukum lingkungan, kebijakan berkelanjutan, serta perlindungan ekosistem dan masyarakat adat.
Menanggapi hal itu, DPRD menilai wacana penetapan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional perlu dikaji secara komprehensif dengan melibatkan masyarakat lokal.
Hingga Mei 2026, Pegunungan Meratus masih berstatus hutan lindung dengan luas sekitar 640.000 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Usulan penetapan sebagai taman nasional telah bergulir sejak 2020 dan masih dalam pembahasan antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi aspirasi masyarakat serta mengawal kebijakan agar berjalan adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. (sar/ali/jp).
