BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memastikan akan meneruskan empat tuntutan yang disampaikan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan kepada pemerintah pusat.
Aspirasi tersebut meliputi evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpihak kepada masyarakat, evaluasi Undang-Undang Polri, serta peningkatan kesejahteraan sektor pendidikan.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, usai menerima perwakilan massa aksi di Gedung DPRD Kalsel, Jum'at (19/6/2026). Menurutnya, seluruh tuntutan mahasiswa akan menjadi bahan masukan yang disampaikan kepada kementerian, lembaga terkait, maupun perwakilan Kalimantan Selatan di DPR RI.
"Pada intinya kita sebagai wakil rakyat, karena ini merupakan ranah kewenangan pemerintah pusat, kami akan menyampaikan aspirasi tersebut beserta dokumen dan dukungan yang telah disepakati bersama mahasiswa,” ujar H Supian HK.
Ia menjelaskan, DPRD Kalsel sebelumnya telah berupaya menghadirkan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan untuk berdialog langsung dengan mahasiswa. Namun, sejumlah legislator pusat berhalangan hadir karena sedang menjalankan agenda kedinasan. Meski demikian, surat undangan dan tanggapan resmi dari anggota DPR RI yang membidangi persoalan terkait telah disampaikan kepada peserta aksi.
Sebagai bentuk tindak lanjut, DPRD Kalsel akan membawa langsung dokumen aspirasi mahasiswa ke Jakarta. Komisi III dan Komisi IV DPRD Kalsel dijadwalkan berangkat pada Senin mendatang untuk menyerahkan aspirasi tersebut kepada kementerian dan lembaga yang berwenang.
Selain itu, DPRD Kalsel juga akan mengupayakan pertemuan dengan anggota DPR RI asal Kalimantan Selatan agar tuntutan mahasiswa dapat diterima dan dibahas secara lebih konkret di tingkat nasional.
Aksi penyampaian aspirasi mahasiswa diterima oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD Kalsel, di antaranya Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo dan H. M. Alpiya Rakhman, serta Anggota DPRD Kalsel H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, didampingi jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
DPRD Kalsel berharap berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan dan stabilitas sosial ekonomi di daerah. (sar/ali/jp).
