AMUNTAI- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong percepatan transformasi digital bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sebagai upaya meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar.
Hal itu mengemuka saat kegiatan monitoring pembinaan dan pengembangan industri yang dilaksanakan di Aula H. Idham Chalid, Amuntai, Jum'at (19/6/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Suripno Sumas, bersama sejumlah anggota Komisi II dengan mengunjungi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinkoperindag) HSU serta Balai Diklat Industri Kayu dan Logam Amuntai.
Turut hadir Bupati HSU, H Sahrujani, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan H Ahmad Bagiawan, jajaran Dinkoperindag HSU, dan pengelola balai diklat.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel menilai digitalisasi menjadi langkah strategis agar UMKM mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan persaingan pasar yang semakin kompetitif.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Suripno Sumas, mengatakan UMKM di HSU memiliki berbagai produk unggulan yang berpotensi menembus pasar yang lebih luas apabila didukung pemanfaatan teknologi digital.
"UMKM kita di HSU memiliki produk yang sangat potensial, mulai dari kerajinan rotan, kue bangkit hingga olahan ikan gabus. Namun apabila pemasarannya masih terbatas secara konvensional, tentu akan sulit bersaing dengan produk lain yang sudah memanfaatkan marketplace dan media digital. Karena itu kami mendorong Dinkoperindag menjadi jembatan bagi UMKM untuk berkembang melalui digitalisasi,” ujarnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, Komisi II DPRD Kalsel mendorong pelaksanaan pelatihan digital marketing secara berkelanjutan, fasilitasi pendaftaran marketplace dan QRIS bagi pelaku UMKM, serta pembangunan etalase digital khusus produk unggulan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Bupati HSU, H Sahrujani, menyambut baik dukungan DPRD Kalsel terhadap pengembangan UMKM daerah. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten HSU siap bersinergi dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional melalui platform digital.
Selain membahas pengembangan UMKM, Komisi II DPRD Kalsel juga melakukan evaluasi terhadap program Balai Diklat Industri Kayu dan Logam Amuntai. Dari hasil pemantauan, balai dinilai telah menjalankan fungsi pelatihan industri dengan baik, namun menghadapi kendala keterbatasan anggaran yang berdampak pada menurunnya jumlah pelatihan setiap tahun.
"Kami melihat Balai Diklat Industri Kayu dan Logam telah menjalankan fungsi pelatihan dengan baik. Namun sangat disayangkan, jumlah pelatihan yang dilaksanakan setiap tahun terus menurun akibat keterbatasan anggaran. Padahal masyarakat masih sangat membutuhkan pelatihan industri yang inovatif agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan pasar,” kata Suripno.
Komisi II DPRD Kalsel juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana balai yang memerlukan peningkatan. Untuk itu, pihaknya berkomitmen memperjuangkan dukungan anggaran guna modernisasi peralatan pelatihan, rehabilitasi gedung, serta peningkatan fasilitas pendukung lainnya.
"Kami mencatat kebutuhan anggaran untuk peningkatan fasilitas balai industri sebagai salah satu prioritas yang akan kami perjuangkan. Dengan fasilitas yang memadai, proses pelatihan dapat berjalan lebih optimal dan mampu menghasilkan tenaga kerja serta pelaku industri yang kompeten,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Adrizal, menegaskan pentingnya mendorong UMKM daerah terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap penguatan fasilitas pelatihan industri melalui penyediaan peralatan yang lebih modern.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel turut menerima informasi bahwa masih terdapat pelaku UMKM di HSU yang belum memanfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kondisi ini menjadi perhatian untuk dicarikan solusi bersama agar akses pembiayaan usaha dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat.
Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD Kalsel berharap sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan UMKM, pengembangan industri lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. (sar/ali/jp).
