JAKARTA- Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menata Ulang Kebijakan Guru Honorer Pasca SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026: Menuju Pendidikan yang Adil, Bermutu, Bermartabat, dan Berkelanjutan” di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri, Gedung Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta, Jum'at (5/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung pukul 13.30–16.30 WIB itu menjadi ruang dialog berbagai pemangku kepentingan untuk membahas arah kebijakan dan masa depan guru honorer di Indonesia. Acara dibuka oleh Ketua Umum FORMAS, Yohanes Handoyo Budhisedjati, serta dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.
Sejumlah narasumber hadir dalam forum tersebut, antara lain perwakilan Kementerian Agama, peneliti pendidikan dari BRIN, pimpinan organisasi profesi guru, anggota DPR RI Komisi X, serta pejabat Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Diskusi dipandu oleh moderator Achmad Rizali.
FGD ini juga dihadiri sekitar 100 peserta dari berbagai unsur, mulai dari guru honorer, akademisi, praktisi pendidikan, advokat, politisi, hingga organisasi masyarakat. Forum berlangsung dinamis dengan banyak masukan terkait perbaikan sistem rekrutmen, status kepegawaian, dan kesejahteraan guru honorer.
Hadir pula jajaran Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), di antaranya Ketua Umum Firdaus, Sekretaris Jenderal Makali Kumar, serta Direktur Media Crisis Center dr. Nishal Dillon.
Dalam sesi diskusi, dr. Nishal Dillon, menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan guru honorer secara menyeluruh dan berkelanjutan agar tidak menghambat kualitas pendidikan nasional.
Sementara itu, Firdaus menilai perjuangan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen harus menjadi agenda bersama. Ia menekankan bahwa masa depan bangsa tidak dapat dipisahkan dari peran tenaga pendidik.
Ketua Umum FORMAS, Yohanes Handoyo Budhisedjati, menegaskan bahwa persoalan guru honorer masih menjadi tantangan besar dalam sistem pendidikan nasional.
Ia menyebutkan, bahwa sejumlah persoalan utama yang masih dihadapi, antara lain ketidakpastian status kepegawaian, rendahnya kesejahteraan, minimnya perlindungan kerja, serta terbatasnya kesempatan pengembangan profesi.
"Guru honorer memiliki peran penting dalam sistem pendidikan nasional. Mereka hadir hingga ke wilayah terpencil. Karena itu, perlu ada ruang dialog yang konstruktif untuk merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada masa depan pendidikan,” ujarnya.
Handoyo juga menyoroti kesenjangan antara harapan terhadap kualitas pendidikan nasional dan kondisi kesejahteraan para pendidik di lapangan.
"Di satu sisi kita ingin melahirkan generasi unggul dan berdaya saing, tetapi di sisi lain kondisi para pendidik masih belum sepenuhnya mendapat perhatian yang layak,” katanya. (rls/ali/jp).
