JAKARTA- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin memaparkan kesiapan daerahnya dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Rakorsus bertema “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026–2027” tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago, dan diikuti sejumlah kepala daerah dari wilayah rawan karhutla. Kegiatan ini diinisiasi Kementerian Kehutanan bersama kementerian/lembaga terkait untuk memperkuat koordinasi nasional menghadapi musim kemarau ekstrem.
Dalam paparannya, Gubernur Muhidin, menjelaskan bahwa Kalimantan Selatan dengan penduduk sekitar 4,37 juta jiwa dan luas wilayah ±37.100 km² memiliki kerentanan tinggi terhadap karhutla akibat dominasi lahan rawa dan gambut yang mudah terbakar, terutama saat kemarau panjang dan pembukaan lahan.
Ia menyoroti pola kejadian karhutla yang berulang setiap lima tahun, yakni pada 2011, 2015, 2019, dan 2023. Pada 2023, Kalsel mencatat 2.799 kejadian karhutla dengan luas terbakar mencapai 190.394,58 hektare.
"Vegetasi gambut mengering, muka air turun, dan hotspot meningkat menjelang puncak kemarau Agustus–September 2026,” ujar Muhidin.
Untuk penanganan, Pemprov Kalsel menetapkan tiga wilayah prioritas, yakni kawasan ring satu Bandara Syamsudin Noor, wilayah Utara (Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, dan sebagian Tapin), serta wilayah Timur Pegunungan Meratus yang meliputi Tanah Bumbu, Kotabaru, dan sebagian Tanah Laut.
Berdasarkan data SIPONGI periode 1 Mei–17 Juni 2026, tercatat 492 titik panas dengan delapan kejadian karhutla yang membakar 33,52 hektare lahan. Kabupaten Tapin menjadi wilayah dengan hotspot tertinggi sebanyak 300 titik, sementara dampak terluas terjadi di Kabupaten Banjar seluas sekitar 27,8 hektare.
Sebagai langkah mitigasi, Pemprov Kalsel telah menerbitkan surat edaran gubernur terkait kesiapsiagaan karhutla 2026, serta memperkuat upaya pencegahan melalui pemetaan zona rawan, sosialisasi, simulasi, dan pembangunan sarana pengendalian seperti embung, kanal, dan pintu air.
Kesiapsiagaan juga diperkuat dengan patroli sejak April, status siaga di sejumlah daerah, serta apel siaga provinsi yang dijadwalkan awal Juli 2026.
Dari sisi sumber daya, Pemprov Kalsel menyiapkan 1.777 personel tim pemadaman, 3.000 personel pendukung, 57 pengolah data, serta 372 personel patroli dan KIE. Dukungan logistik mencakup 68 mobil tangki, 114 kendaraan operasional, 186 unit patroli, dan 337 mesin pompa air.
Sementara itu, Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pengendalian karhutla berdampak langsung pada stabilitas nasional, ekonomi, hingga hubungan internasional. Ia menekankan pentingnya langkah pencegahan dan respons cepat berbasis kolaborasi lintas sektor.
"Keberhasilan pengendalian karhutla bertumpu pada kesiapan dan pencegahan, bukan hanya pemadaman saat api sudah meluas,” tegasnya.
Menkopolkam juga menyoroti enam provinsi prioritas rawan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Sementara itu, BMKG memprediksi musim kemarau 2026 datang lebih awal, lebih kering, dan lebih panjang dengan puncak pada Juli–September akibat pengaruh El Nino. Kondisi ini memperkuat urgensi kesiapsiagaan nasional.
BNPB bersama pemerintah daerah telah menyiapkan mobilisasi personel, posko lapangan, serta penetapan status siaga darurat di wilayah prioritas. Pemerintah juga mengaktifkan Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.
Upaya tersebut mencakup pemantauan dini, patroli terpadu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemadaman darat dan udara oleh Manggala Agni dan satgas gabungan, hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan, baik individu maupun korporasi. (sal/ali/jp).
