BANJARMASIN- Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggelar rapat lanjutan terkait persoalan pengalihan lahan di Jalan Gubernur Subardjo (Lingkar Selatan), Rabu (10/6/2026). Rapat tersebut digelar untuk memperjelas status lahan serta menyelesaikan hak para pihak yang terlibat, menyusul pembahasan serupa yang telah dilakukan sekitar dua bulan lalu.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim. Ia mengungkapkan, bahwa persoalan pengalihan lahan tersebut telah berlangsung cukup lama dan melibatkan sejumlah tahapan administrasi lintas instansi karena lokasi lahan berada di wilayah Kabupaten Banjar.
"Permasalahan pengalihan lahan di Jalan Gubernur Subardjo telah berlangsung sejak awal 1990-an dan pada tahun 2015 tercatat telah beralih ke Kementerian PUPR,” ujar Hamid.
Menurutnya, dari total 25 borongan lahan yang tercatat, masih terdapat sembilan borongan yang hingga kini belum menerima pembayaran. Di sisi lain, para ahli waris mengaku belum pernah menerima ganti rugi atas lahan tersebut dan tetap menuntut pemenuhan hak mereka.
"Hingga saat ini masih terdapat sejumlah persoalan yang belum terselesaikan, khususnya terkait pembayaran,” katanya.
Hamid menegaskan, Komisi I DPRD Kalsel akan terus memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut. Bahkan, pihaknya siap memberikan pendampingan dan fasilitasi apabila para ahli waris memilih menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak mereka.
Rapat turut dihadiri perwakilan Biro Hukum Provinsi Kalsel, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel, BPM Provinsi Kalsel, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banjar. (sar/ali/jp).
