BANJARMASIN- Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti rendahnya serapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kalsel dalam rapat kerja evaluasi program tahun anggaran 2026, Rabu (24/6/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., dari Fraksi NasDem itu membahas realisasi anggaran 2026 sekaligus rencana kerja dan penganggaran tahun 2027 sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
Dalam pembahasan, Komisi III menilai capaian serapan anggaran Dinas Perkim masih berada di bawah target. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dioptimalkan agar program yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai jadwal dan memberikan dampak bagi masyarakat.
Apt. Mustaqimah menyampaikan pihaknya meminta penjelasan rinci terkait progres pelaksanaan program dan realisasi anggaran yang berjalan sepanjang tahun 2026.
"Berdasarkan pemaparan, serapan anggaran masih relatif rendah. Namun pihak dinas menyatakan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan agar target dapat dikejar,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kepala Dinas Perkim berkomitmen meningkatkan serapan anggaran dalam waktu dekat, bahkan ditargetkan dapat dikejar hingga akhir bulan berjalan.
Menurut Mustaqimah, tingkat serapan anggaran menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah, sekaligus menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.
"Harapan kami, serapan anggaran setiap SOPD dapat optimal, bahkan mendekati 100 persen. Dengan begitu, pembangunan berjalan sesuai target dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, optimalisasi serapan anggaran perlu menjadi perhatian seluruh satuan kerja perangkat daerah mitra Komisi III DPRD Kalsel, agar pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (sar/ali/jp).
