BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memulai langkah awal pengawasan dengan menggelar rapat perdana bersama Satuan Tugas (Satgas) BBM Pemprov Kalsel, Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU), serta perwakilan sopir truk se-Kalsel, Rabu (3/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua Pansus, HM. Syaripuddin, S.E., M.A.P., yang menegaskan bahwa forum tersebut menjadi tahap awal pengumpulan data dan informasi dari berbagai pihak terkait distribusi BBM bersubsidi di daerah.
Ia menyebut, bahwa pansus akan menghimpun dan memverifikasi seluruh data dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, hingga pengguna BBM subsidi di lapangan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
"Masih banyak pihak yang akan kami undang. Seluruh data akan kami kompilasi dan cocokkan agar BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Bang Dhin sapaan akrabnya menegaskan, temuan awal rapat akan diinventarisasi sebelum ditindaklanjuti dalam pembahasan lanjutan. Ia juga menekankan komitmen pansus untuk memastikan subsidi tidak disalahgunakan atau diperjualbelikan oleh pihak yang tidak berhak.
Menurutnya, hasil kerja pansus diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama untuk melindungi kelompok penerima manfaat seperti sopir, nelayan, petani, dan pelaku UMKM.
"Saya yakin jika hak masyarakat terpenuhi, maka pertumbuhan ekonomi Kalsel juga akan ikut membaik,” katanya.
Ia menambahkan, masa kerja pansus direncanakan selama satu bulan dan dapat diperpanjang hingga enam bulan apabila diperlukan.
Wakil Ketua Pansus, H Jahrian, menegaskan komitmen serupa untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Sementara anggota pansus, Ilham Noor, menekankan pentingnya dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kalsel, termasuk Satgas BBM yang telah dibentuk sejak 2021.
Di sisi lain, perwakilan sopir truk yang hadir menyampaikan sejumlah persoalan di lapangan, termasuk dugaan praktik premanisme, aktivitas pelangsir, serta indikasi kongkalikong antara oknum pengelola SPBU dengan pihak tertentu.
Mereka juga meminta pansus melakukan inspeksi mendadak ke SPBU yang diduga bermasalah serta mengusut tuntas berbagai penyimpangan yang dinilai merugikan masyarakat penerima BBM bersubsidi. (sar/ali/jp).
