BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengurai persoalan distribusi BBM subsidi di daerah.
Dipimpin Ketua Pansus HM. Syaripuddin, S.E., M.A.P., Pansus menggelar rapat kerja bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kalsel serta Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel, Rabu (10/6/2026).
Ketua Pansus yang akrab disapa Bang Dhin itu menyampaikan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya menggali informasi langsung dari pelaku lapangan terkait distribusi BBM bersubsidi.
Dari Organda, Pansus menerima sejumlah masukan, terutama terkait dasar perhitungan kuota BBM subsidi di daerah serta perlunya penguatan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM.
"Harapannya, tidak ada lagi penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Bang Dhin.
Sementara itu, ALFI/ILFA melaporkan sekitar 810 unit truk anggotanya telah terdata dan dilengkapi perangkat pengawasan internal untuk memastikan penggunaan BBM subsidi sesuai ketentuan. Sistem tersebut juga memungkinkan pembatasan akses pengisian jika ditemukan pelanggaran.
ALFI/ILFA turut mendorong penguatan regulasi serta evaluasi kuota BBM subsidi agar lebih transparan dan berkeadilan di setiap kabupaten/kota. Mereka juga menyoroti perlunya kejelasan aturan bagi kendaraan angkutan barang, khususnya kendaraan enam roda yang memiliki karakteristik operasional berbeda.
Menurut Bang Dhin, sejumlah masukan tersebut menjadi catatan penting, terutama terkait kebutuhan perhitungan kuota berbasis jumlah kendaraan dan kebutuhan riil di lapangan agar distribusi lebih tepat sasaran.
"Perhitungan kuota harus benar-benar berbasis data agar lebih adil dan sesuai kebutuhan daerah,” katanya.
Ia menegaskan, Pansus dibentuk untuk merespons berbagai keluhan masyarakat terkait distribusi BBM subsidi yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu, seluruh pihak terkait akan didengarkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif sebelum penyusunan rekomendasi.
Sebelumnya, Pansus juga telah meminta keterangan dari Satgas Pengawasan BBM Subsidi, perwakilan pengemudi angkutan, serta sejumlah elemen masyarakat. Dalam waktu dekat, Pansus akan memanggil Pertamina, BPH Migas, AKR, dan Hiswana Migas guna melengkapi data pembahasan. (sar/ali/jp).
