DENPASAR- Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Kartoyo, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) yang digelar pada 28 Juni hingga 1 Juli 2026 di Ballroom Prime Plaza Sanur Hotel, Bali.
Rakernas yang diikuti pimpinan dan anggota DPRD provinsi se-Indonesia ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga legislatif daerah, menyamakan persepsi terhadap berbagai kebijakan nasional, serta merumuskan langkah bersama dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi DPRD.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Akhmad Wiyagus. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Pada kegiatan tersebut, H Kartoyo mewakili DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Turut mendampingi dari unsur Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Riswan Erfa.
H Kartoyo menilai Rakernas ADPSI menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga legislatif dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah.
"Melalui Rakernas ini, kami memperoleh banyak masukan sekaligus bertukar pengalaman dengan DPRD dari berbagai provinsi. Hasil pembahasan tersebut menjadi bekal untuk terus meningkatkan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal," ujarnya.
Selain membahas sejumlah isu strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, Rakernas II ADPSI juga menghasilkan berbagai rekomendasi yang diharapkan menjadi acuan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan DPRD serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Keikutsertaan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam forum nasional tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif kelembagaan sekaligus mendorong peningkatan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi representasi, legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi mendukung percepatan pembangunan serta pelayanan publik di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).
