BANJARBARU- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H Supian HK mengapresiasi pembangunan Gedung Baru Asrama Haji Kelas I Banjarmasin yang dinilai mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi calon jemaah haji asal Kalsel dan daerah sekitar.
Gedung baru yang berlokasi di kawasan Landasan Ulin, Banjarbaru tersebut resmi digunakan setelah diresmikan langsung oleh Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (RI) Mochamad Irfan Yusuf, Jum'at (10/7/2026).
Bangunan baru Asrama Haji Kelas I Banjarmasin ini diproyeksikan memiliki standar fasilitas setara hotel bintang tiga. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan, keamanan, dan pelayanan yang lebih optimal bagi jamaah haji selama berada di embarkasi Banjarmasin.
Prosesi peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf sebagai tanda beroperasinya gedung baru tersebut.
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan fasilitas pelayanan haji di Kalimantan Selatan.
"Kami dari DPRD Kalsel menyambut baik dan berterima kasih atas peresmian langsung oleh Bapak Menteri Haji dan Umrah RI, Bapak Mochamad Irfan Yusuf. Gedung baru yang lebih representatif ini tentu akan memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji asal Kalimantan Selatan dan sekitarnya,” ujar H Supian HK.
Menurutnya, keberadaan fasilitas baru tersebut diharapkan mampu menjadikan Asrama Haji Banjarmasin bukan hanya sebagai tempat transit, tetapi juga sebagai lokasi yang memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi calon jamaah sebelum menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
"Semoga dengan diresmikannya gedung baru ini, proses pemberangkatan maupun pemulangan jamaah haji kita semakin lancar, nyaman, dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Kalsel,” harapnya.
Peresmian tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel yang mewakili Gubernur Kalsel, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pejabat Kementerian Haji dan Umrah RI, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. (sar/ali/jp).
