BANJARMASIN- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penambahan anggaran bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan agar program peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dapat berjalan lebih optimal. Hal itu mengemuka dalam rapat kerja pembahasan rencana kerja Tahun Anggaran 2027, Selasa (14/7/2026).
Dalam rapat tersebut, BPSDMD memaparkan sejumlah program prioritas yang berfokus pada peningkatan kompetensi ASN. Program tersebut meliputi pengembangan kompetensi teknis, pelatihan kepemimpinan dan fungsional, penguatan kelembagaan pelatihan, kerja sama antarinstansi, serta monitoring dan evaluasi pascapelatihan. Selain itu, BPSDMD juga menyampaikan program penunjang untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, menilai program-program yang disusun BPSDMD sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur. Namun, menurutnya, alokasi anggaran yang tersedia saat ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan program tersebut.
"BPSDMD sudah menyampaikan program-programnya. Namun anggaran yang diberikan masih sangat minim. Padahal, sebagai lembaga pengembangan sumber daya manusia, kebutuhan utamanya adalah pelatihan. Kalau pengembangannya justru kekurangan dana, tentu menjadi kendala,” ujarnya.
Ia mengatakan, anggaran yang tersedia masih jauh dari kebutuhan ideal sehingga pelaksanaan berbagai program pelatihan belum dapat dilakukan secara maksimal.
Karena itu, Komisi I DPRD Kalsel menyatakan dukungan terhadap usulan penambahan anggaran, terutama untuk memperbanyak pelaksanaan pelatihan secara klasikal atau tatap muka.
"Kami mendukung jika memang itu sangat diperlukan. Apalagi pelatihan yang hanya dilaksanakan secara online tentu hasilnya tidak semaksimal pelatihan tatap muka,” kata Habib Hamid.
Menurutnya, pelatihan klasikal lebih efektif karena memungkinkan interaksi langsung antara peserta dan pengajar, sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih optimal dibandingkan metode daring.
Komisi I, lanjutnya, akan mengawal usulan penambahan anggaran tersebut dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan agar program pengembangan kompetensi ASN dapat terlaksana sesuai kebutuhan.
"Kami dari Komisi I, bersama rekan-rekan di Badan Anggaran, akan berupaya membantu agar anggaran BPSDMD dapat ditingkatkan. Program mereka baik dan perlu didukung dengan anggaran yang memadai agar dapat berjalan maksimal,” tutupnya. (sar/ali/jp).
