TAPIN- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan tata kelola administrasi kependudukan, khususnya pendataan penduduk non permanen, guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih akurat, efektif, dan tepat sasaran. Komitmen tersebut mengemuka saat kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tapin, Kamis (30/7/2026) pagi.
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat, dan diterima Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Tapin, Popy Bonita Yudha Saputri, bersama jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPRD Kalsel membahas pengelolaan data penduduk non permanen yang dinilai semakin penting seiring meningkatnya mobilitas masyarakat akibat perkembangan wilayah dan aktivitas ekonomi.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat, menegaskan bahwa data kependudukan yang akurat merupakan dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah sekaligus penentu efektivitas pelayanan publik. Karena itu, pendataan penduduk non permanen perlu dilakukan secara optimal melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
"Penduduk yang bermukim cukup lama di suatu wilayah harus dapat tercatat dengan baik. Dengan demikian, mereka memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, keamanan, maupun pelayanan publik lainnya sesuai kebijakan daerah, serta memiliki status administrasi yang jelas," ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pendataan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan perusahaan dan partisipasi aktif masyarakat. Perusahaan diharapkan melaporkan keberadaan tenaga kerja yang berdomisili di wilayah setempat, sementara masyarakat didorong untuk memperbarui data domisili sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Tapin, Popy Bonita Yudha Saputri, menyambut baik kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel. Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk bertukar informasi, menyamakan persepsi, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi I DPRD Kalsel berharap pengelolaan data kependudukan, khususnya bagi penduduk non permanen, dapat semakin tertib, akurat, dan terintegrasi sehingga mampu mendukung penyusunan kebijakan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).
