PALANGKA RAYA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara menegaskan komitmennya memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana hidrometeorologi melalui penguatan sinergi lintas sektor.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Barito Utara, Felix Soenadi Y. Tingan, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (30/7/2026).
"Kehadiran kami dalam rapat koordinasi ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi maupun karhutla di Kalimantan Tengah," ujar Felix.
Menurut Felix, hasil rakor menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan langkah penanggulangan bencana dengan pemerintah pusat dan provinsi. Pemkab Barito Utara juga akan memperkuat koordinasi lintas sektor guna meningkatkan kecepatan respons penanganan darurat di lapangan.
"Melalui koordinasi yang intensif, kami siap memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan kapasitas penanganan darurat, serta meminimalkan risiko dan dampak bencana demi melindungi keselamatan masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran, menegaskan bahwa kondisi karhutla di provinsi masih memerlukan perhatian serius menyusul meningkatnya titik panas dan munculnya kabut asap selama Juli 2026. Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, luas lahan yang terbakar telah mencapai 3.096,52 hektare.
"Kondisi karhutla di Kalimantan Tengah masih memerlukan perhatian serius, terutama dengan meningkatnya kejadian dan kondisi asap pada bulan Juli di sejumlah wilayah," tegas Agustiar.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026. Penanganan dilakukan melalui operasi gabungan yang melibatkan sekitar 10.700 personel dari pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan relawan, yang dikerahkan melalui jalur darat, sungai, dan udara di sejumlah wilayah rawan.
Selain itu, Gubernur mengusulkan penambahan helikopter water bombing di wilayah barat Kalimantan Tengah serta bantuan mesin pompa jinjing, sumur bor, selang pemadam, dan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB untuk mendukung penanganan karhutla di kabupaten dan kota.
H Agustiar juga menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota segera menetapkan status siaga darurat sesuai kondisi daerah masing-masing, mengoptimalkan dukungan anggaran dan personel, serta memperkuat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, mengungkapkan hingga 30 Juli 2026 telah terjadi 1.345 bencana di Indonesia. Sebanyak 99,10 persen merupakan bencana hidrometeorologi, didominasi banjir, cuaca ekstrem, karhutla, tanah longsor, dan kekeringan.
BNPB memprediksi puncak risiko bencana akan terjadi pada Agustus hingga September 2026, terutama di sejumlah provinsi di Sumatra dan Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut dipengaruhi potensi El Nino kuat yang diperkirakan menyebabkan cuaca lebih kering hingga awal 2027.
Untuk mengantisipasi peningkatan risiko tersebut, BNPB memperkuat langkah mitigasi melalui penambahan personel, dukungan logistik dan peralatan pemadam, pengerahan helikopter patroli dan water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penegakan hukum, serta pemantauan kondisi iklim secara berkala. (emca/jp).
