BANJARMASIN- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong percepatan transformasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai upaya memperkuat pelayanan dasar di desa sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting di daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (28/7/2026). Dalam pertemuan itu, Komisi I menekankan pentingnya penguatan kapasitas kader Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
Komisi I juga mengapresiasi pelaksanaan proyek percontohan (pilot project) Posyandu 6 SPM di Kabupaten Banjar, yakni di Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul, dan Desa Jambu Burung, Kecamatan Beruntung Baru. Program tersebut diharapkan menjadi model penerapan Posyandu 6 SPM bagi desa-desa lain di Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, mengatakan keberhasilan transformasi Posyandu tidak hanya bergantung pada program, tetapi juga pada kualitas pembinaan terhadap para kader yang berperan langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami berharap pembinaan Posyandu 6 SPM terus ditingkatkan. Terlebih, program ini merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk menekan angka stunting," ujarnya usai rapat.
Menurut Habib Hamid, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menyukseskan transformasi Posyandu 6 SPM. Penyelarasan program dinilai perlu terus diperkuat agar pelaksanaannya berjalan optimal di seluruh daerah.
Ia berharap pengembangan Posyandu 6 SPM dapat meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat sekaligus melahirkan generasi Kalimantan Selatan yang lebih sehat, berkualitas, dan terbebas dari permasalahan gizi. (sar/ali/jp).
