BANJARMASIN- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta mitra kerjanya memastikan program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap mendapat dukungan anggaran di tengah kebijakan efisiensi. Hal tersebut menjadi salah satu poin penting dalam rapat kerja bersama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalsel, Senin (27/7/2026).
Rapat yang berlangsung di DPRD Provinsi Kalsel tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, didampingi Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat. Pertemuan ini menjadi bagian dari pembahasan program kerja, capaian kinerja, serta kebutuhan anggaran mitra kerja Komisi I untuk Tahun Anggaran 2027.
Habib Hamid Bahasyim mengatakan, rapat kerja tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai program yang telah dirancang pemerintah daerah, termasuk program yang menjadi prioritas dan memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
"Informasi dari mitra kerja ini menjadi bahan bagi Komisi I dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran agar program yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam pembahasan, Komisi I mencermati adanya sejumlah program yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Meski demikian, legislatif menilai program strategis di bidang pemerintahan, administrasi kependudukan, dan pelayanan publik tetap perlu mendapat perhatian agar tidak menghambat pencapaian target pembangunan daerah.
Komisi I kemudian meminta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Disdukcapil Kalsel menyampaikan daftar program prioritas beserta kebutuhan anggaran secara terukur. Data tersebut nantinya akan menjadi bahan pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel.
Menurut Habib Hamid, langkah tersebut penting agar alokasi anggaran dapat diarahkan kepada program yang memiliki dampak nyata, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Kami ingin memastikan program-program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat dan mendukung program prioritas Gubernur Kalsel dapat berjalan optimal. Karena itu, kami meminta data dan kebutuhan yang terukur untuk menjadi bahan perjuangan bersama dalam pembahasan anggaran,” katanya.
Selain aspek penganggaran, Komisi I juga menyoroti peran strategis Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, termasuk penyelesaian berbagai urusan administrasi kewilayahan yang mendukung pembangunan daerah.
Sementara bersama Disdukcapil Kalsel, Komisi I memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, termasuk pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam transformasi pelayanan publik agar semakin cepat, efektif, dan mudah diakses masyarakat.
Komisi I berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dapat memastikan setiap program yang disusun tetap berjalan optimal, meskipun daerah menghadapi tantangan dalam pengelolaan anggaran akibat kebijakan efisiensi. (sar/ali/jp).
