BANJARMASIN- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mengawal alokasi anggaran bagi program-program prioritas yang mendukung ketahanan pangan dan sejalan dengan visi-misi Gubernur Kalimantan Selatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Biro Perekonomian Setda Kalsel, serta Dinas Kelautan dan Perikanan, Selasa (28/7/2026).
Dalam rapat itu, Komisi II menyoroti keterbatasan anggaran yang masih dihadapi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang memiliki program strategis untuk mendukung pembangunan daerah. Karena itu, setiap OPD diminta menyampaikan usulan program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap ketahanan pangan, penguatan ekonomi daerah, serta selaras dengan arah pembangunan pemerintah provinsi.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H Suripno Sumas, mengatakan usulan tersebut akan menjadi dasar bagi Komisi II untuk diperjuangkan dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel.
"Hari ini kami meminta setiap OPD menyampaikan usulan program yang mendukung visi-misi Gubernur Kalimantan Selatan. Program-program yang benar-benar prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat akan kami perjuangkan dalam pembahasan di Banggar," ujarnya.
Menurut H Suripno, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pelaksanaan program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, DPRD akan mengupayakan agar program-program strategis tetap memperoleh dukungan anggaran yang memadai.
Ia menambahkan, sektor ketahanan pangan, perekonomian daerah, serta kelautan dan perikanan menjadi fokus yang perlu terus diperkuat karena memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami ingin anggaran daerah benar-benar diarahkan pada program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, usulan program strategis dari setiap OPD akan kami kawal dan perjuangkan agar dapat terakomodasi dalam APBD 2027," tegasnya. (sar/ali/jp).
