BANJARMASIN- Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam penyusunan program pembangunan Tahun Anggaran 2027 menyusul adanya penyesuaian anggaran yang diperkirakan akan memengaruhi pelaksanaan sejumlah kegiatan.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Selasa (21/7/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., mengatakan rapat tidak hanya membahas rencana program pembangunan tahun 2027, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaan program tahun 2026 sebagai bahan penyusunan kebijakan pembangunan pada tahun mendatang.
Menurutnya, paparan dari Dinas PUPR dan Bappeda menjadi dasar bagi Komisi III untuk memastikan setiap program yang diusulkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan selaras dengan arah pembangunan daerah.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi III menyoroti adanya penyesuaian anggaran yang berpotensi mengurangi jumlah program pembangunan yang dapat direalisasikan. Oleh karena itu, penetapan skala prioritas dinilai menjadi langkah penting agar anggaran yang tersedia tetap memberikan manfaat maksimal.
"Yang pastinya program-program yang mereka susun itu pasti akan berkurang. Tetapi nanti kita akan bahas kembali, kita akan lihat lagi mana-mana program yang memang masih bisa digeser angkanya," ujar Mustaqimah.
Ia menegaskan, alokasi anggaran harus difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, setiap usulan kegiatan akan dikaji secara cermat agar penggunaan anggaran lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Selain memastikan efektivitas anggaran, Komisi III juga berkomitmen mengawal agar seluruh perencanaan pembangunan tetap sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan. Sinergi antara DPRD, Dinas PUPR, dan Bappeda diharapkan mampu menghasilkan program pembangunan 2027 yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. (sar/ali/jp).
