BREAKING NEWS

Kamis, 23 Juli 2026

Komisi IV DPRD Kalsel Konsultasi ke Kemenaker, Dorong Optimalisasi Program Tekan Pengangguran

JAKARTA- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan konsultasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Kamis (23/7/2026), guna mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program ketenagakerjaan untuk menekan angka pengangguran di Kalimantan Selatan.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifa, dan diterima Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan RI, Faried A. Nur Yuliono, S.STP., M.M.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV membahas sejumlah program strategis, di antaranya kuota akreditasi lembaga pelatihan kerja, program pemagangan, Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), serta penguatan sistem informasi pasar kerja guna memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifa, mengatakan konsultasi ini merupakan bagian dari upaya DPRD memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mengatasi persoalan pengangguran di daerah.

"Pengangguran masih menjadi tantangan yang harus ditangani bersama. Karena itu, kami ingin memperoleh informasi sekaligus masukan mengenai program-program Kementerian Ketenagakerjaan yang dapat dioptimalkan di Kalimantan Selatan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.

Selain membahas peluang pemanfaatan program nasional, pertemuan juga menyoroti pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan di dunia usaha dan industri, pengembangan kewirausahaan melalui Program Tenaga Kerja Mandiri, serta pemanfaatan sistem informasi pasar kerja yang mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha.

Komisi IV dan Kementerian Ketenagakerjaan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.

Melalui konsultasi tersebut, Komisi IV DPRD Kalsel berharap berbagai program ketenagakerjaan pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara optimal di Kalimantan Selatan. Langkah itu diharapkan mampu menekan angka pengangguran, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (sar/ali/jp). 

Share Berita :

 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes