HSU- Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Nor Fajri, menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Jum'at (3/7/2026).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak atas pelayanan kesehatan sekaligus mendorong partisipasi dalam mengawal implementasi perda tersebut.
Sosialisasi dilaksanakan di dua lokasi, yakni Puskesmas Alabio di Desa Sungai Pandan RT. 01, Kecamatan Sungai Pandan, serta wilayah binaan Puskesmas Babirik Hilir Tengah, Kecamatan Babirik. Kegiatan diikuti tokoh masyarakat, kader kesehatan, tenaga kesehatan, dan warga setempat.
Dalam pemaparannya, Nor Fajri, menjelaskan berbagai ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2025, termasuk hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan mudah diakses.
"Melalui sosper ini kita ingin masyarakat tahu bahwa pemerintah memiliki komitmen kuat dalam urusan kesehatan. Mulai dari pelayanan dasar di puskesmas, upaya promotif, preventif, hingga layanan rujukan harus berjalan sesuai aturan," ujar Nor Fajri.
Ia menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif masyarakat dan seluruh tenaga kesehatan. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk turut mengawasi pelaksanaan perda agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
"Mari kita kawal bersama. Jika ada kendala di lapangan terkait pelayanan, sampaikan. DPRD siap menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah," tambahnya.
Nor Fajri berharap sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka di bidang kesehatan, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan antusiasme peserta yang cukup tinggi. Berbagai pertanyaan dan masukan disampaikan, mulai dari pelayanan di tingkat puskesmas hingga akses layanan rujukan.
Masyarakat berharap sosialisasi serupa dapat terus dilaksanakan agar informasi mengenai kebijakan kesehatan tersampaikan secara luas dan mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang semakin baik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. (sar/ali/jp).
