MARABAHAN- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Barito Kuala (Batola) memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan untuk memastikan pekerja memperoleh perlindungan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batola, Arif Widodo, mengatakan pihaknya rutin melakukan pemantauan terhadap perusahaan guna memastikan kewajiban pemberi kerja dalam memberikan perlindungan kepada pekerja terpenuhi.
Bagi perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker terlebih dahulu memberikan imbauan agar segera memenuhi ketentuan tersebut.
"Kalau memang tidak melaksanakan, kami imbau dulu untuk mendaftarkan. Kalau tidak, nanti kami sampaikan ke Balai Pengawas,” ujar Arif saat ditemui awak media di kantornya, Rabu (12/8/2026).
Pengawasan ketenagakerjaan saat ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Untuk wilayah Batola dan Banjarmasin, koordinasi dilakukan bersama Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I.
Disnakertrans Batola juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan sekaligus memperluas pemahaman perusahaan mengenai pentingnya jaminan sosial bagi pekerja. Sosialisasi secara berkala dilakukan agar perusahaan memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan.
Selain pekerja sektor formal, Disnakertrans Batola mulai memberikan perhatian lebih terhadap pekerja informal, terutama masyarakat yang masuk kategori miskin dan rentan.
Menurut Arif, keterbatasan anggaran pemerintah daerah membuat program perlindungan harus diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan.
"Kalau formal sudah ada perusahaan, kita dorong perusahaan lain. Sekarang pemerintah justru fokus ke pekerja informal, terutama pekerja miskin,” katanya.
Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah petani yang masuk dalam kategori pekerja informal. Disnakertrans Batola berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengidentifikasi pekerja yang termasuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2 berdasarkan data kependudukan.
Perlindungan tersebut dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan. Selain memberikan perlindungan ketika terjadi risiko kecelakaan kerja, kepesertaan jaminan sosial juga diharapkan memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan pekerjaannya.
Untuk pekerja bukan penerima upah, iuran yang disebutkan dalam program tersebut sebesar Rp16.800 per orang per bulan. Iuran itu mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Arif mengingatkan masyarakat untuk memastikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan telah aktif sebelum terjadi kecelakaan kerja. Kepesertaan yang baru didaftarkan setelah kecelakaan tidak dapat digunakan untuk menanggung kejadian yang berlangsung sebelum kepesertaan aktif.
Jika terjadi kecelakaan kerja, peserta dapat melaporkan kejadian tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan menyertakan kronologi. Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi untuk menentukan apakah kejadian tersebut masuk dalam kategori kecelakaan kerja.
Di sisi lain, Disnakertrans Batola juga menjalankan program peningkatan keterampilan bagi angkatan kerja. Program tersebut diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan tenaga kerja yang siap memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri.
Disnakertrans Batola turut mendukung program Bupati Batola bertajuk Program Siap Kerja, yang mencakup tiga program pelatihan.
Pertama, Pelanduk Emas, yakni pelatihan pengelasan atau welder. Kedua, Pepes Ngebor, berupa pelatihan pembuatan kain sasirangan dan bordir yang diarahkan untuk pengembangan usaha mandiri. Ketiga, Kursus Kursi Papan, yakni pelatihan bagi calon operator excavator.
Pelatihan tersebut dirancang agar peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk memasuki dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri.
Untuk pelatihan yang berorientasi pada dunia kerja, peserta tidak hanya mendapatkan pembekalan keterampilan, tetapi juga diarahkan untuk mengikuti pemagangan di perusahaan yang berada di wilayah Batola. Sementara itu, pelatihan sasirangan dan bordir diarahkan agar peserta mampu mengembangkan usaha secara mandiri.
Disnakertrans Batola juga memanfaatkan dukungan Balai Latihan Kerja (BLK) melalui program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui koordinasi dengan Balai Produktivitas dan BLK Samarinda yang memiliki wilayah binaan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Arif berharap berbagai program pelatihan tersebut dapat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Batola, khususnya angkatan kerja yang masih mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan.
"Harapan kami di dinas bisa memfasilitasi angkatan kerja di Barito Kuala untuk mendapatkan keterampilan sehingga mereka bisa bekerja, baik secara formal maupun mandiri,” pungkasnya. (lim/fah/jp).
