BANJARMASIN- DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mematangkan arah kebijakan anggaran Tahun 2027 melalui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Dr. H Supian HK, S.H., M.H., di Rumah Banjar, Banjarmasin, Jum'at (31/7/2026) sore.
Rapat menghadirkan sejumlah mitra kerja dari jajaran eksekutif untuk memaparkan program prioritas beserta kebutuhan anggaran masing-masing perangkat daerah sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, mengapresiasi kesiapan seluruh mitra kerja yang telah menyampaikan rencana program dan usulan anggaran. Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis untuk memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara terukur, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Kami mengapresiasi seluruh mitra kerja yang telah memaparkan program dan kebutuhan anggarannya. Pembahasan ini penting untuk memastikan setiap program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat," ujar politisi senior Partai Golkar tersebut.
H Supian HK menegaskan, penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 harus mengedepankan prinsip tepat sasaran, efisien, dan akuntabel sehingga setiap alokasi anggaran mampu mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan serta menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program perangkat daerah dengan kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, setiap usulan anggaran harus memiliki indikator kinerja yang jelas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.
Banggar DPRD Kalsel, lanjutnya, akan terus mengawal proses pembahasan KUA-PPAS secara cermat dan objektif guna memastikan APBD Tahun 2027 disusun secara berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).
