TAMIANG LAYANG- Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Barito Timur perlu diantisipasi seiring kemarau yang masih berlangsung. Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, mendorong penguatan kesiapsiagaan dan pencegahan karhutla hingga tingkat desa.
Hal itu disampaikan Nursulistio usai mengikuti sosialisasi pencegahan karhutla yang digelar Markas Besar (Mabes) TNI di Kabupaten Barito Timur, Selasa (15/9/2026).
Menurut Nursulistio, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pendampingan dan pemantauan kesiapsiagaan daerah yang dilakukan Mabes TNI atas instruksi Presiden melalui Panglima TNI.
"Kami menyampaikan terima kasih atas pendampingan, pembinaan dan pemantauan yang dilakukan. Mereka melaksanakan kegiatan ini atas instruksi Presiden melalui Panglima TNI,” ujar Nursulistio.
Ia mengatakan, tim Mabes TNI turut memantau kesiapan berbagai unsur dalam menghadapi potensi karhutla di Barito Timur. Pemantauan mencakup kesiapan relawan, Manggala Agni, pemerintah daerah melalui BPBD, serta unsur TNI dan Polri.
Selain personel, kesiapan peralatan penanggulangan karhutla juga menjadi perhatian. Kesiapsiagaan pemerintah daerah dan unsur terkait disebut mendapat apresiasi dari tim Mabes TNI.
"Kesiapan para relawan, Manggala Agni, pemerintah daerah melalui BPBD, TNI dan Polri semuanya dipantau, termasuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dan peralatan yang digunakan maupun yang dipersiapkan,” katanya.
Nursulistio mengungkapkan, dalam sosialisasi tersebut disampaikan bahwa periode kemarau masih berpotensi berlangsung cukup panjang. Kondisi panas dan tingkat kekeringan yang tinggi dinilai meningkatkan kerawanan karhutla.
Di sisi lain, kondisi tersebut turut berdampak pada ketersediaan air bersih.
"Disampaikan bahwa kondisi kemarau ini masih cukup panjang. Puncaknya mungkin masih terjadi pada September. Kondisinya sangat panas, tingkat kekeringan tinggi, dan ketersediaan air bersih juga mulai langka,” ujarnya.
Menghadapi kondisi itu, ia meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi dan sosialisasi pencegahan karhutla. Upaya tersebut harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.
"Perlu pentingnya kerja sama dan sosialisasi semua pihak, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke desa-desa di Kabupaten Barito Timur,” kata Nursulistio.
Selain pencegahan, penegakan hukum terhadap pihak yang melanggar aturan terkait karhutla juga menjadi perhatian dalam sosialisasi tersebut.
Nursulistio mengatakan, pelanggaran yang menyebabkan karhutla dapat berdampak terhadap berbagai sektor sehingga perlu ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
"Perlunya penegakan hukum terhadap pelanggar-pelanggar yang tidak patuh karena berakibat merugikan banyak sektor,” tegasnya.
Kegiatan tersebut juga diisi dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Hadir unsur pemerintah daerah dan Forkopimda Kabupaten Barito Timur, rombongan Mabes TNI, organisasi kemasyarakatan, di antaranya Kordaya, DAD dan Betama, serta perwakilan perusahaan.
Nursulistio mengapresiasi pendampingan dan penguatan sosialisasi yang diberikan Mabes TNI kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Ia berharap sinergi seluruh pihak terus diperkuat untuk mencegah dan menangani karhutla.
"Dengan kerja sama dan kebersamaan seluruh pihak, mudah-mudahan karhutla yang terjadi bisa terus ditekan dan diatasi,” pungkasnya. (zi/jp).
