MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin bersama Wakil Bupati Felix Soenadie Y. Tingan turun langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk memantau sekaligus membantu proses pemadaman, Selasa (15/9/2026).
Peninjauan lapangan tersebut dilakukan setelah Bupati memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla. Kegiatan turut diikuti Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara, Kapolres Barito Utara, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Rombongan mendatangi dua titik karhutla yang berada di Kecamatan Teweh Baru dan Kecamatan Teweh Selatan. Di lokasi, Bupati bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memastikan proses pemadaman berjalan efektif sekaligus mengecek kesiapan personel dan sarana prasarana yang digunakan.
Selain memantau kondisi di lapangan, peninjauan tersebut dilakukan untuk mengukur kecepatan respons petugas, mengidentifikasi kendala pemadaman, serta memastikan koordinasi antarpihak berjalan optimal.
Bupati H Shalahuddin menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan langkah cepat, terpadu, dan terkoordinasi. Menurut dia, respons yang cepat diperlukan untuk mencegah kebakaran meluas dan meminimalkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat serta lingkungan.
Dalam kesempatan itu, Bupati meminta seluruh tim gabungan meningkatkan kecepatan respons setiap kali menerima laporan titik panas (hotspot) maupun kejadian kebakaran.
"Pastikan seluruh peralatan pemadaman berfungsi dengan baik dan siap disiagakan kapan pun dibutuhkan di lapangan. Kepada Forkopimda, TNI-Polri, BPBD, instansi terkait, serta masyarakat, terus perkuat koordinasi dan kerja sama terpadu,” ujarnya.
Bupati juga meminta setiap potensi hambatan di lapangan segera diidentifikasi dan ditangani. Kendala seperti ketersediaan suplai air dan akses menuju lokasi kebakaran, kata dia, harus diantisipasi agar proses pemadaman tidak mengalami hambatan berarti.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama Forkopimda memastikan upaya penanganan karhutla terus dilakukan secara terpadu dengan mengutamakan kecepatan respons, kesiapan personel dan peralatan, serta koordinasi lintas sektor. (emca/jp).
