BANJARMASIN- Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta perencanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel tahun anggaran 2027 benar-benar berbasis kebutuhan, efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi III bersama Bappeda Kalsel membahas rencana kerja dan program Bappeda tahun anggaran 2027, di Ruang Rapat Komisi III Lantai IV Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat Nomor 18, Banjarmasin, Selasa (22/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., dan berlangsung dengan pembahasan serta tanya jawab antara anggota Komisi III dengan Kepala Bappeda Kalsel beserta jajaran.
Salah satu perhatian Komisi III adalah usulan anggaran Bappeda Kalsel tahun 2027 yang mengalami penurunan dibandingkan anggaran tahun 2026. Berdasarkan pemaparan Bappeda, pagu anggaran yang disiapkan untuk tahun 2027 mencapai lebih dari Rp48 miliar.
Mustaqimah menilai penyesuaian anggaran tersebut dapat dipahami sepanjang telah disusun berdasarkan kebutuhan riil program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
"Anggaran itu pada dasarnya sesuai kebutuhan. Kalau memang tahun ini kebutuhannya sebesar itu, ya kita laksanakan. Tinggal bagaimana aplikasi dan evaluasinya,” ujar Mustaqimah.
Selain besaran anggaran, Komisi III juga menyoroti pentingnya sinergi dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Mustaqimah, koordinasi tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih program maupun penganggaran, terutama dalam penentuan lokasi kegiatan pembangunan.
"Ketika sebuah SOPD menentukan titik lokasi, misalnya untuk PJU, harus dipastikan titik tersebut tidak tumpang tindih dengan program kabupaten. Apakah koordinatnya sudah sesuai atau ternyata sudah dikerjakan kabupaten. Dengan begitu, anggaran bisa tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih,” jelasnya.
Ia berharap seluruh program yang direncanakan Bappeda Kalsel untuk 2027 dapat diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan dengan prinsip efektivitas serta efisiensi anggaran.
"Ke depan, pastilah anggaran itu memang optimal menyentuh masyarakat dan yang pastinya efektif dan efisien,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Suprapti Tri Astuti, menjelaskan kebutuhan anggaran Bappeda secara umum diarahkan untuk mendukung layanan administrasi inti dan operasional berkelanjutan.
Selain itu, anggaran tersebut juga mendukung penguatan koordinasi lintas sektor serta proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang berbasis data.
Untuk tahun anggaran 2027, Bappeda Kalsel merencanakan pelaksanaan 3 program, 15 kegiatan, dan 73 subkegiatan, dengan total pagu anggaran lebih dari Rp48 miliar. (sar/ali/jp).
