TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengoptimalkan enam posko strategis dan mengerahkan 900 personel gabungan TNI-Polri. Langkah tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penanganan Karhutla di Aula Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Senin (14/9/2026).
Rakor dipimpin Bupati Barito Timur, M. Yamin dan dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kapolres Barito Timur, Danyon TP 924/Uria Mapas, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat.
Rapat tersebut membahas rencana tindak lanjut (RTL) setelah Pemkab Barito Timur menetapkan status Tanggap Darurat Karhutla yang berlaku sejak 24 Agustus hingga 30 September 2026.
Dalam arahannya, M. Yamin meminta dilakukan pergeseran posko dan pemetaan kekuatan personel berdasarkan wilayah yang memiliki tingkat kejadian karhutla tinggi. Wilayah prioritas meliputi Kecamatan Pematang Karau, Karusen Janang, Raren Batuah, Paju Epat, Patangkep Tutui, dan Dusun Tengah.
"Pemkab Barito Timur bersama unsur Forkopimda menyepakati pembagian posko penanganan Karhutla menjadi enam wilayah strategis," kata M. Yamin.
Enam posko tersebut terdiri atas Posko Wilayah Dusun Tengah yang mencakup Pematang Karau, Dusun Tengah, dan Raren Batuah; Posko Wilayah Karusen Janang; Posko Wilayah Paju Epat; Posko Wilayah Patangkep Tutui; Posko Perbatasan Paku dan Awang; serta Posko Induk di halaman Kantor Bupati Barito Timur.
Setiap posko wilayah akan didukung armada pemadam kebakaran (damkar) dan tangki air untuk mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran.
Selain penguatan posko, Pemkab Barito Timur menetapkan sejumlah langkah operasional untuk menekan risiko dan mempercepat penanganan karhutla.
Di bidang pencegahan, pemerintah daerah akan meningkatkan sosialisasi larangan pembakaran lahan melalui berbagai media. Langkah tersebut disertai penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran oleh aparat penegak hukum.
Untuk memenuhi kebutuhan air pemadaman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah memproses lelang pembangunan sumur bor. Sementara itu, pasokan air juga diperkuat melalui 19 armada tangki PDAM yang dioperasikan secara bergantian.
Dukungan peralatan turut diperkuat dengan pemanfaatan alat berat milik Dinas PUPR, sembilan unit jonder milik Dinas Pertanian, serta delapan unit drone lintas OPD untuk mendukung pemantauan kondisi wilayah dari udara.
Di lapangan, petugas akan melakukan penyekatan jalur untuk menghambat penyebaran api, pemetaan wilayah rawan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta patroli rutin oleh Kepolisian.
Dari sisi personel, sebanyak 300 personel Polres Barito Timur dikerahkan dan diperkuat 100 personel BKO dari Polres Pulang Pisau. Sementara itu, TNI mengerahkan 500 personel dari Batalyon TP 924/Uria Mapas. Dengan demikian, total kekuatan personel gabungan yang disiapkan mencapai 900 personel.
Sektor kesehatan juga diperkuat untuk mengantisipasi dampak asap karhutla. Dinas terkait menyiapkan ambulans, tabung oksigen, masker, dan obat-obatan yang disalurkan hingga ke puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu).
Pemkab Barito Timur juga mempercepat dukungan administrasi dan anggaran untuk penanganan karhutla. Camat dapat mengajukan telaahan staf langsung kepada Sekretariat Daerah, sedangkan kebutuhan operasional unsur TNI/Polri difasilitasi melalui BPBD selaku Satgas Karhutla.
Bupati M. Yamin menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat. Dengan penguatan posko, penambahan personel, dukungan peralatan, serta patroli dan pencegahan yang lebih intensif, pemerintah daerah berharap potensi perluasan karhutla di Barito Timur dapat ditekan. (zi/jp).
