KUALA PEMBUANG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan perkebunan dan pertanian milik masyarakat. Ia mendorong penyediaan sarana pemadaman serta pembangunan sumur bor dan embung air di wilayah rawan kebakaran.
Permintaan tersebut disampaikan Zuli Eko Prasetyo seusai menghadiri Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Rapat Paripurna DPRD Seruyan, Selasa (20/10/2026).
Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Eko itu menilai, pemetaan titik rawan kebakaran perlu dilakukan sejak dini agar langkah antisipasi dapat diarahkan secara tepat. Terlebih, kebakaran yang terjadi di sekitar perkebunan warga berpotensi merusak tanaman dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
"Saya sudah sampaikan ke pemerintah daerah untuk menginventarisasi titik-titik atau potensi api di wilayah perkebunan masyarakat. Bantuan seperti alat pemadam dan mesin pompa air harus difokuskan dan dimaksimalkan di wilayah tersebut,” tegas Eko.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah api meluas. Warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran dapat berperan dalam penanganan awal, terutama apabila didukung peralatan pemadaman yang memadai.
"Masyarakat pasti akan ikut membantu pemadaman ketika api mendekati lahan atau lingkungan mereka. Akan terjadi kekompakan untuk bersama-sama menjaga agar api tidak meluas,” ujarnya.
Eko menambahkan, karhutla merupakan ancaman yang berulang dan perlu diantisipasi melalui perencanaan yang terukur. Kondisi cuaca kering, termasuk dampak fenomena El Niño apabila terjadi, dapat meningkatkan risiko kebakaran sehingga kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat perlu diperkuat.
Selain penyediaan peralatan pemadam, ia mendorong pembangunan infrastruktur sumber air berupa sumur bor dan embung di sejumlah titik rawan karhutla. Menurutnya, fasilitas tersebut diperlukan untuk mendukung ketersediaan air ketika terjadi kebakaran, khususnya di kawasan yang jauh dari sumber air.
Ia menegaskan, pembangunan fasilitas pencegahan dan penanggulangan karhutla tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah melalui perencanaan program dan penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
"Kalau dibebankan ke masyarakat tentu tidak mungkin karena terkendala biaya. Oleh karena itu, kita minta pemerintah daerah menyiapkan sumur bor dan membangun embung-embung air di titik-titik rawan karhutla. Anggaran dan program daerah harus diarahkan ke sana agar ketika kebakaran terjadi ke depannya, kita sudah sepenuhnya siap,” jelasnya.
Eko berharap, langkah antisipasi yang terencana, didukung ketersediaan sarana pemadaman dan partisipasi masyarakat, dapat menekan risiko karhutla serta melindungi perkebunan dan lahan pertanian warga di Kabupaten Seruyan. (gan/jp).
