MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, menaikkan status penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin Bupati Barito Kuala di Aula Bahalap, Marabahan, Selasa (13/10/2026).
Peningkatan status ini menyusul memburuknya kondisi kabut asap, tingginya tingkat pencemaran udara, serta meluasnya kebakaran lahan di wilayah Batola. Pemerintah daerah menilai diperlukan penanganan terpadu dengan pengerahan sumber daya dan personel secara lebih optimal.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batola melaporkan, kualitas udara sempat masuk kategori berbahaya berdasarkan parameter partikel PM10 dan PM2,5. Dalam paparan rapat, angka pencemaran disebut melampaui 300 dan bahkan mencapai 5.000 pada Minggu sebelumnya, di tengah suhu udara yang mencapai 38 derajat Celsius.
Kabut asap juga dilaporkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat, dengan meningkatnya pasien infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di rumah sakit. Selain itu, aktivitas belajar mengajar turut terganggu akibat pekatnya asap yang menyelimuti sejumlah wilayah.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batola hingga 12 Oktober 2026, tercatat 266 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 1.344,22 hektare. Sementara itu, data pemantauan tingkat provinsi mencatat 463 kejadian dengan luas lahan terbakar mencapai 3.268,82 hektare.
Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, menyampaikan bahwa status tanggap darurat akan diberlakukan pada tahap awal selama 14 hari, dengan kemungkinan diperpanjang hingga maksimal 25 hari sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Melalui penetapan status tersebut, pemerintah daerah akan mengintensifkan koordinasi lintas instansi, pengerahan personel, serta penguatan posko penanganan karhutla. Tiga posko utama disiapkan di wilayah rawan, yakni Posko Marabahan, Posko Jejangkit/Mandastana, dan Posko Alalak.
Posko-posko tersebut akan mendukung operasi pemadaman, distribusi logistik, penyediaan dapur umum, serta pemenuhan kebutuhan alat pelindung diri (APD), vitamin, dan obat-obatan bagi petugas maupun relawan.
Untuk mendukung penanganan, Pemkab Batola juga akan menyusun Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dengan mengoptimalkan sisa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Pemerintah daerah turut mengupayakan dukungan dana operasional dari pemerintah pusat agar penanganan karhutla dapat berjalan secara cepat dan terkoordinasi.
Peningkatan status tanggap darurat diharapkan memperkuat upaya pengendalian kebakaran sekaligus meminimalkan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas sehari-hari di Kabupaten Barito Kuala. (dsk/ali/jp).
