JAKARTA- Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengawal usulan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Biosolar untuk Koperasi Mina Membangun Mandiri di Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Usulan tersebut disampaikan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam pertemuan di Jakarta, Selasa (20/10/2026), guna memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, mengatakan penyampaian aspirasi tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya nelayan yang bergantung pada ketersediaan BBM untuk menunjang aktivitas melaut.
"Kami hari ini datang ke BPH Migas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penambahan kuota Biosolar, khususnya bagi para nelayan di Kabupaten Banjar dan seluruh nelayan di Kalimantan Selatan. Kami berharap aspirasi yang telah kami sampaikan secara langsung ini dapat menjadi perhatian dan memperoleh tindak lanjut dari BPH Migas,” ujar Mustaqimah.
Ia menjelaskan, kuota BBM bersubsidi yang saat ini dialokasikan untuk Koperasi Mina Membangun Mandiri tercatat sebesar 80 ribu kiloliter (KL). Dalam pertemuan tersebut, pihak koperasi bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar mengusulkan peningkatan kuota menjadi 170 ribu KL untuk mengakomodasi kebutuhan nelayan yang dinilai terus meningkat.
Menurut Mustaqimah, kecukupan pasokan BBM bersubsidi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan aktivitas perikanan dan perekonomian masyarakat. Karena itu, usulan penambahan kuota tersebut diharapkan dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan di lapangan dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menyoroti kebutuhan energi di Kalimantan Selatan yang tidak hanya berasal dari sektor perikanan, tetapi juga dari berbagai aktivitas industri dan usaha. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pasokan dan distribusi BBM di daerah.
"Kita ketahui bersama, Kalimantan Selatan bukan hanya daerah dengan aktivitas perikanan dan banyak nelayan, tetapi juga merupakan daerah industri dengan berbagai kegiatan usaha. Karena itu, kebutuhan pasokan BBM bersubsidi juga semakin besar dan perlu mendapat perhatian,” jelasnya.
Mustaqimah berharap, dialog dan koordinasi dengan BPH Migas dapat menghasilkan tindak lanjut atas usulan penambahan kuota Biosolar tersebut. Ketersediaan BBM yang memadai dinilai penting untuk menjaga kelancaran aktivitas nelayan sekaligus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
"Mudah-mudahan melalui diskusi dan koordinasi hari ini, kita bisa mendapatkan tambahan kuota dari BPH Migas. Harapan kami, kebutuhan BBM bersubsidi masyarakat, khususnya para nelayan di Kabupaten Banjar dan wilayah Kalimantan Selatan secara umum, dapat terpenuhi dengan lebih baik,” jelasnya.
Komisi III DPRD Kalsel menegaskan akan terus mengawal aspirasi tersebut dan mendorong koordinasi dengan instansi terkait. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan BBM bagi nelayan serta meningkatkan kelancaran distribusi energi untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).
