BREAKING NEWS

Kamis, 29 Oktober 2026

Pansus DPRD Kalsel Rampungkan Finalisasi Raperda TJSLP, Perusahaan Didorong Berkontribusi bagi Daerah

BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan merampungkan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Rampungnya tahapan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara hasil finalisasi, Kamis (29/10/2026).

Ketua Pansus TJSLP DPRD Kalsel, H Agus Mulia Husin dari Fraksi PAN, mengatakan penyelesaian finalisasi menjadi langkah penting dalam proses pembentukan regulasi tersebut. Selanjutnya, hasil pembahasan akan dikonsultasikan kepada kementerian terkait untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

"Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan tahapan finalisasi Pansus TJSLP dan menandatangani berita acaranya. Mudah-mudahan proses selanjutnya berjalan lancar, sehingga Raperda ini segera tuntas dan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat," ujarnya.

Agus menjelaskan, penyusunan Raperda TJSLP telah melalui serangkaian pembahasan, koordinasi, dan konsultasi bersama instansi terkait, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Hukum, serta kementerian terkait.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan substansi regulasi selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara efektif.

Ia menegaskan, Raperda TJSLP bukan dimaksudkan untuk membebani dunia usaha, melainkan mendorong keterlibatan perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terarah.

Menurut Agus, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Kalimantan Selatan diharapkan turut memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

"Intinya, kita tidak ingin memberikan penekanan kepada perusahaan. Kita ingin badan usaha yang beroperasi di Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dan memberikan kontribusi timbal balik bagi kemajuan daerah, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional mereka," tegasnya.

Agus berharap, proses konsultasi dan tahapan pembentukan regulasi selanjutnya dapat berjalan lancar hingga Raperda TJSLP memperoleh persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dengan adanya regulasi tersebut, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kalimantan Selatan diharapkan lebih terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran, sehingga kontribusi dunia usaha dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (sar/ali/jp). 

Share Berita :

 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes