BANJARMASIN- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyepakati dua usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dilanjutkan dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Sementara itu, satu usulan lainnya terkait perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perhubungan diputuskan untuk ditunda.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat lanjutan Bapemperda DPRD Kalsel yang digelar di Banjarmasin, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kalsel, Firman Yusi, dengan menghadirkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel.
Rapat ini merupakan tindak lanjut pembahasan sebelumnya pada Kamis (12/11/2026), yang mengkaji 27 usulan Ranperda, terdiri atas 10 usulan inisiatif DPRD dan 17 usulan Pemerintah Provinsi Kalsel.
Firman Yusi menjelaskan, kehadiran Bappeda dan Dinas Perhubungan diperlukan untuk memberikan penjelasan sekaligus pendalaman terhadap sejumlah usulan Ranperda yang belum dibahas secara menyeluruh dalam rapat sebelumnya.
Dari pembahasan tersebut, terdapat tiga usulan yang menjadi perhatian, yakni perubahan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan, serta pencabutan Perda tentang Pengelolaan Alur Barito.
"Hari ini Bapemperda melanjutkan rapat sebelumnya pada 12 November lalu. Ada dua SKPD pengusul Ranperda yang belum hadir, yaitu Bappeda dan Dinas Perhubungan. Karena itu, keduanya kita undang untuk memberikan penjelasan terkait usulan yang disampaikan,” ujar Firman.
Hasilnya, Bapemperda menyepakati dua usulan untuk dilanjutkan ke tahap penyusunan Propemperda 2027, yakni perubahan Perda tentang RPJMD dan pencabutan Perda tentang Pengelolaan Alur Barito.
Adapun usulan perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Perhubungan belum dapat dilanjutkan. Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah regulasi di tingkat nasional yang berkaitan dengan sektor perhubungan masih dalam proses pembahasan di DPR RI.
"Untuk Perda terkait RPJMD kita sepakati dilanjutkan masuk dalam Propemperda. Sedangkan Perda Penyelenggaraan Perhubungan kita tunda karena beberapa undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Lalu Lintas, masih dalam proses pembahasan di DPR RI,” jelasnya.
Terkait usulan pencabutan Perda tentang Pengelolaan Alur Barito, Firman menyebut langkah tersebut diperlukan karena kewenangan pengelolaan alur pelayaran tersebut saat ini berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
Sementara itu, PT Ambapers, yang merupakan anak perusahaan PT Bangun Banua, menjadi pemegang izin konsesi pengelolaan alur tersebut.
Menurut Firman, perubahan kewenangan itu membuat Perda yang sebelumnya mengatur pengelolaan Alur Barito perlu disesuaikan dengan ketentuan dan pembagian kewenangan yang berlaku. Karena itu, pencabutan Perda menjadi langkah yang perlu ditempuh melalui pembentukan regulasi baru.
"Karena kewenangan pengelolaan alur ini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka Perda yang pernah kita terbitkan harus dicabut. Untuk pencabutannya, kita harus menerbitkan Perda pencabutan pada tahun depan, sehingga usulan ini juga kita lanjutkan ke proses Propemperda,” ungkap Firman.
Hasil rapat lanjutan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari penyusunan skala prioritas legislasi daerah tahun 2027. Bapemperda memastikan setiap usulan Ranperda yang akan dimasukkan dalam Propemperda memiliki urgensi, landasan hukum yang jelas, serta sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
Daftar usulan Ranperda yang telah dibahas Bapemperda selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kalsel untuk ditetapkan sebagai Propemperda Tahun 2027. (sar/ali/jp).










