BREAKING NEWS

Senin, 16 November 2026

Evaluasi Karhutla, Komisi I DPRD Kalsel Minta Penanganan Pascabencana Lebih Optimal

BANJARMASIN- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti perlunya peningkatan penanganan pascabencana, khususnya penyaluran bantuan dan pelayanan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (16/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Banjarmasin itu dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat, dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi I mengevaluasi laporan penanggulangan karhutla sekaligus membahas koordinasi anggaran dan rencana program kerja BPBD untuk Tahun Anggaran 2027.

Salah satu perhatian utama Komisi I adalah optimalisasi penanganan pascabencana. Pemberian bantuan dan pelayanan kepada masyarakat terdampak dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih maksimal dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Komisi I menegaskan, penanggulangan bencana tidak boleh hanya berfokus pada penanganan saat kejadian, seperti pemadaman dan pengendalian kebakaran. Perhatian terhadap kondisi masyarakat setelah bencana juga harus menjadi bagian penting dari kebijakan penanggulangan bencana.

Karena itu, masyarakat terdampak perlu mendapatkan bantuan, pendampingan, serta pelayanan yang memadai agar proses pemulihan dapat berjalan dengan baik.

Selain evaluasi penanganan karhutla, rapat kerja juga membahas kebutuhan dan perencanaan anggaran BPBD Kalsel untuk 2027. Pembahasan ini diarahkan untuk memastikan program kerja ke depan lebih terukur dan mampu memperkuat kapasitas penanggulangan bencana, termasuk pelayanan terhadap masyarakat pascabencana.

Komisi I juga menyoroti perlunya revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait penanggulangan bencana. Penyempurnaan regulasi dinilai penting untuk memperkuat landasan hukum, khususnya dalam pelaksanaan pemberian bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kalsel,  Ronny Eka Saputra, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung langkah DPRD dalam mendorong penyempurnaan regulasi.

BPBD Kalsel siap berkoordinasi dan bekerja sama dengan Komisi I, termasuk melibatkan Biro Hukum serta instansi terkait dalam proses pembahasan revisi Perda tersebut.

Sebagai langkah lanjutan, DPRD Kalsel juga berencana melakukan koordinasi dan konsultasi melalui kunjungan kerja ke Direktorat Hukum dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta. Kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan masukan serta referensi dalam penyempurnaan regulasi penanggulangan bencana di Kalimantan Selatan.

Melalui rapat kerja ini, Komisi I DPRD Kalsel mendorong penguatan sinergi dengan BPBD dan instansi terkait, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan program, hingga penyempurnaan kebijakan penanggulangan bencana.

Dengan demikian, upaya penanggulangan bencana di Kalimantan Selatan diharapkan tidak hanya menitikberatkan pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak memperoleh bantuan dan pelayanan yang optimal dalam proses pemulihan pascabencana. (sar/ali/jp). 

Share Berita :

 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes