BANJARMASIN- Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemberdayaan Organisasi Masyarakat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Rais Ruhayat, mendorong percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum untuk memperkuat peran dan kontribusi organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.
Dorongan tersebut disampaikan H Rais saat menghadiri Rapat Harmonisasi Raperda bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Kamis (12/11/2026), di Balai Pertemuan Garuda, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.
Rapat harmonisasi ini merupakan salah satu tahapan penting dalam penyempurnaan substansi dan materi muatan Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
Dalam rapat tersebut, turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Rakhmat Renaldy, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, serta perwakilan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang mengikuti kegiatan secara daring.
H Rais yang juga menjabat Ketua Komisi I DPRD Kalsel menegaskan, percepatan pembahasan Raperda diperlukan agar regulasi tersebut dapat segera diselesaikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan sangat penting sebagai landasan dalam mendukung penguatan kapasitas organisasi, sekaligus mendorong kontribusi aktif ormas dalam berbagai sektor pembangunan.
"Keberadaan peraturan daerah ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam mendukung pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta memperkuat peran dan kontribusinya dalam pembangunan daerah,” ujar politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Ia berharap, melalui proses harmonisasi ini, berbagai masukan dan catatan dari pihak terkait dapat segera ditindaklanjuti sehingga penyempurnaan materi Raperda berjalan optimal. Dengan demikian, proses pembentukan regulasi dapat berlangsung lebih efektif, terarah, serta tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Pansus terkait berkomitmen mengawal pembahasan Raperda tersebut hingga tuntas. Harapannya, regulasi yang dihasilkan tidak hanya berkualitas secara hukum, tetapi juga implementatif dan mampu menjawab kebutuhan organisasi kemasyarakatan serta kepentingan masyarakat Banua. (sar/ali/jp).
