KUALA KAPUAS- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk membahas dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta upaya perlindungan hak-hak masyarakat terdampak. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kapuas, HM. Wiyatno, bersama jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait.
Dalam koordinasi itu, Komnas HAM menyampaikan perhatian terhadap potensi dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan peristiwa karhutla di Kabupaten Kapuas. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi mengancam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, terutama mereka yang berada di wilayah terdampak.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan mengenai kondisi masyarakat, dampak yang ditimbulkan, serta langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam menangani karhutla.
Selain itu, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memastikan penanganan karhutla memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia, termasuk keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah dan instansi terkait, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, serta Kantor Pertanahan.
Melalui koordinasi ini, diharapkan terjalin komunikasi dan pertukaran informasi yang efektif antara Komnas HAM dan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pengendalian kebakaran, tetapi juga menjamin perlindungan, keselamatan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang terdampak. (fah/hru/jp).
