BREAKING NEWS

Senin, 16 November 2026

IMPHUB Nomor 3 Tahun 2025 Dinilai Hambat Operasional Kapal Kecil, Komisi III DPRD Kalsel Siapkan Aspirasi ke Pusat

BANJARMASIN- Penerapan Instruksi Menteri Perhubungan (IMPHUB) Nomor 3 Tahun 2025 dinilai menyulitkan operasional kapal-kapal kecil di Kalimantan Selatan. Persyaratan teknis dan administrasi yang harus dipenuhi dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik transportasi sungai dan danau di daerah.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan setelah menerima aspirasi Ikatan Kapal Sungai dan Danau (IKASUDA) Kalsel-Teng dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi III, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., Senin (16/11/2026).

Dalam pertemuan itu, perwakilan IKASUDA menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi pemilik dan awak kapal, terutama terkait persyaratan teknis perkapalan, ketentuan docking, serta administrasi perizinan yang dinilai sulit dipenuhi oleh kapal-kapal kecil.

IMPHUB Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran pada Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP) tersebut ditetapkan pada 28 April 2025. Namun, implementasinya dinilai menimbulkan persoalan bagi pelaku usaha transportasi air yang memiliki keterbatasan sarana, fasilitas, dan kemampuan ekonomi.

Keluhan tersebut sebelumnya juga disuarakan melalui aksi damai IKASUDA pada 26 Januari 2026. Dalam aksi itu, para pemilik dan awak kapal menyampaikan penolakan terhadap pemberlakuan IMPHUB Nomor 3 Tahun 2025 karena dinilai memberatkan operasional kapal sungai.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, mengatakan sejumlah ketentuan dalam instruksi tersebut perlu mendapat perhatian dan evaluasi, terutama persyaratan teknis yang sulit diterapkan pada kapal-kapal kecil dengan karakteristik operasional berbeda dari kapal pada umumnya.

Menurutnya, persoalan perizinan yang tidak dapat diperpanjang berpotensi membuat kapal berhenti beroperasi dalam waktu lama. Kondisi tersebut secara langsung berdampak terhadap penghasilan pemilik kapal maupun awak yang menggantungkan hidup dari aktivitas transportasi sungai.

"Permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan hanya di sini saja. Kasihan mereka jika sampai tidak bisa bergerak mencari nafkah selama berbulan-bulan akibat izin yang mati dan tidak bisa diperpanjang,” ujarnya.

Mustaqimah menegaskan, Komisi III DPRD Kalsel akan memperjuangkan aspirasi tersebut hingga ke tingkat pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, agar persoalan penerapan regulasi dapat memperoleh solusi yang mempertimbangkan kondisi riil transportasi sungai di daerah.

Di sisi lain, aktivitas pelayaran saat ini juga menghadapi tantangan kondisi alam. Kemarau yang menyebabkan debit air sungai menyusut turut membatasi pergerakan kapal. Fenomena El Nino juga disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi perairan.

Meski demikian, menurut Mustaqimah, persoalan regulasi dan perizinan tetap harus segera dicarikan jalan keluar. Jangan sampai ketika kondisi perairan kembali normal dan aktivitas pelayaran meningkat, para pelaku usaha justru masih terkendala persyaratan administrasi.

"Untuk sementara memang ada beberapa kapal yang tidak beroperasi karena faktor air surut di musim kemarau sehingga aspirasi mereka belum terlalu menonjol. Namun, ini tetap menyangkut masalah perut yang harus kita pikirkan bersama. Harapan kami, setelah nanti kita bawa ke kementerian, semoga segera ada titik terang agar mereka bisa kembali bekerja dengan tenang,” jelasnya.

Komisi III DPRD Kalsel berharap pemerintah pusat dapat mengevaluasi penerapan IMPHUB Nomor 3 Tahun 2025 dengan mempertimbangkan kondisi geografis, karakteristik kapal, serta kemampuan pelaku usaha transportasi sungai di daerah. Dengan demikian, aspek keselamatan dan keamanan pelayaran tetap terjamin tanpa mengabaikan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat. (sar/ali/jp). 

Share Berita :

 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes