TAMIANG LAYANG- Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nursulitio, menegaskan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus dilakukan secara cermat, terukur, dan berorientasi pada skala prioritas. Hal ini menyusul terbatasnya kemampuan keuangan daerah yang menuntut pemerintah lebih selektif dalam menentukan program dan kegiatan pembangunan.
Menurut Nursulitio, dengan proyeksi pagu APBD 2027 kurang lebih sekitar Rp899 miliar, pemerintah daerah harus mampu memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Nursulitio setelah DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengikuti kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) dan koordinasi terkait penyusunan APBD 2027 bersama sejumlah pihak dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada wartawan ini, Minggu (8/11/2026).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Barito Timur itu dihadiri unsur DPRD, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga berkoordinasi dengan jajaran Kemendagri, di antaranya Direktur Perencanaan Anggaran Pemerintahan Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Riki, serta narasumber lainnya.
Nursulitio menjelaskan, pembahasan difokuskan pada kebijakan penyusunan APBD 2027, program strategis pemerintah daerah, pedoman penganggaran, serta kebijakan transfer ke daerah.
"Kami ingin mendapatkan penjelasan langsung dari sumbernya, terutama terkait regulasi dan kebijakan penyusunan APBD 2027. Dengan begitu, pemerintah daerah dan DPRD memiliki pemahaman yang sama sehingga tidak terjadi kesalahan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pembahasan KUA-PPAS, kemampuan anggaran Kabupaten Barito Timur sebelumnya berada di kisaran Rp869 miliar. Namun, dalam perkembangan pembahasan pada Oktober lalu, terdapat tambahan dana sekitar Rp30 miliar sehingga pagu anggaran diproyeksikan meningkat kurang lebih menjadi Rp899 miliar.
Perubahan tersebut, lanjutnya, berdampak terhadap struktur dan distribusi anggaran pada masing-masing OPD. Karena itu, penyesuaian perencanaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan, kinerja, serta skala prioritas pembangunan daerah.
"Dengan kondisi keuangan seperti ini, pemerintah daerah harus jeli menentukan program kegiatan. Skala prioritas harus benar-benar diperhatikan, termasuk pemenuhan mandatory spending. Jangan sampai anggaran yang tersedia tidak digunakan secara efektif dan tidak menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Nursulitio.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan APBN 2027 belum disahkan sehingga masih terbuka kemungkinan adanya perubahan maupun penyesuaian, termasuk terhadap kebijakan dana transfer ke daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menyusun perencanaan anggaran agar kebijakan yang ditetapkan tidak menimbulkan persoalan ketika memasuki tahapan pelaksanaan.
Selain membahas proyeksi kemampuan keuangan daerah, Nursulitio menilai kesamaan pemahaman antara DPRD dan jajaran eksekutif menjadi hal penting. Terlebih, proses penyusunan APBD tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola keuangan daerah.
Melalui Bimtek tersebut, DPRD bersama Inspektorat, Sekretariat Daerah, dan BPKAD juga melakukan inventarisasi terhadap berbagai catatan administrasi serta aspek tata kelola pemerintahan yang masih perlu diperbaiki.
Materi yang diberikan narasumber Kemendagri, menurut Nursulitio, sangat penting karena disertai pembahasan contoh persoalan administrasi dan evaluasi terhadap tahapan pengelolaan keuangan daerah.
"Kita menginventarisasi bersama apa saja yang menjadi catatan dan apa yang harus diperbaiki. Kita ingin mengetahui bagian mana yang prosesnya masih terlambat dan mana yang belum sesuai ketentuan, sehingga dapat segera dibenahi,” jelasnya.
Nursulitio menegaskan, DPRD menginginkan seluruh proses pengelolaan APBD di Kabupaten Barito Timur berjalan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
Ia mengingatkan, bahwa APBD merupakan uang negara yang harus dikelola secara transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
"Ini uang negara, uang masyarakat yang dikelola pemerintah. Karena itu, seluruh prosesnya harus benar, tertib administrasi, dan sesuai aturan. Kita ingin berbenah agar perencanaan sampai pelaksanaan APBD di Kabupaten Barito Timur berjalan dengan baik,” pungkasnya. (zi/jp).
