TANAH BUMBU- Kebutuhan fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih, peningkatan infrastruktur pendidikan, hingga penanganan abrasi pantai menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Alpiya Rakhman, S.E., M.M.
Berbagai aspirasi tersebut dihimpun Alpiya saat melaksanakan reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Desa Pandamaran Jaya dan Desa Setarap, Kecamatan Satui, Minggu (8/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di kantor desa masing-masing itu dihadiri kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat setempat.
Pada titik keenam reses di Desa Pandamaran Jaya, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas, di antaranya pengadaan mobil ambulans untuk menunjang pelayanan kesehatan dan kegiatan Posyandu, perbaikan serta pembangunan sarana pendidikan, pembangunan sumur bor, dan penyediaan fasilitas air bersih.
Menanggapi aspirasi tersebut, Alpiya menyatakan seluruh usulan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui koordinasi dengan instansi pemerintah terkait, sesuai kewenangan masing-masing.
Kegiatan kemudian berlanjut ke titik ketujuh di Desa Setarap. Dalam pertemuan tersebut, persoalan abrasi pantai menjadi salah satu perhatian utama masyarakat. Warga mengusulkan pembangunan siring atau struktur pengaman pantai untuk mengurangi dampak pengikisan kawasan pesisir sekaligus melindungi lingkungan dan aktivitas masyarakat setempat.
Menanggapi usulan itu, Alpiya meminta masyarakat Desa Setarap menyiapkan proposal resmi sebagai dasar untuk mengoordinasikan kebutuhan pembangunan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan.
Ia juga menyatakan akan mendorong penambahan dukungan anggaran agar pembangunan pengaman pantai dapat direalisasikan secara bertahap.
Alpiya mengungkapkan, pada Tahun Anggaran 2026, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk pembangunan siring di kawasan Satui. Ia berharap penanganan abrasi di Desa Setarap turut mendapat perhatian sehingga perlindungan kawasan pesisir dapat ditingkatkan.
Selain penanganan abrasi, masyarakat Desa Setarap juga menyampaikan aspirasi terkait bantuan pembangunan masjid, penyediaan tempat pembuangan sampah, revitalisasi dan pembangunan fasilitas pendidikan tingkat TK dan SD, serta pelatihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Berbagai usulan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung kegiatan sosial keagamaan, serta memperkuat perekonomian masyarakat.
Terkait aspirasi pembangunan masjid, Alpiya menyatakan siap menerima proposal masyarakat untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi. Sementara usulan mengenai pengelolaan sampah, peningkatan fasilitas pendidikan, dan pelatihan UMKM akan menjadi bahan koordinasi dengan perangkat daerah terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan kewenangan.
Alpiya menegaskan, reses merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk menyerap serta menghimpun aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah.
Ia berharap berbagai aspirasi yang disampaikan warga Pandamaran Jaya dan Setarap tidak berhenti sebatas usulan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait sehingga menjadi bagian dari perhatian dalam perencanaan program dan prioritas pembangunan Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).
