JAKARTA- Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, mengusulkan lahan seluas 15 hektare kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Barito Timur, Muhammad Yamin kepada Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Bupati Muhammad Yamin mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat di Barito Timur sangat dibutuhkan, mengingat wilayah Kalimantan Tengah yang luas belum seluruhnya terjangkau program pendidikan tersebut. Saat ini, baru terdapat empat Sekolah Rakyat di provinsi itu, sementara kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito belum memiliki fasilitas serupa.
"Jadi sangat berharaplah SR (Sekolah Rakyat) ini bisa ada di Barito Timur. Selama ini di Kalimantan Tengah baru ada empat Sekolah Rakyat. Sementara wilayahnya sangat luas, terbagi tiga zona, zona barat, zona tengah, dan zona DAS Barito. Khususnya di kawasan DAS Barito ini belum ada, empat kabupaten belum memiliki Sekolah Rakyat," kata M. Yamin.
Terkait kesiapan lokasi, M. Yamin memastikan Pemkab Barito Timur telah menyiapkan lahan seluas sekitar 15 hektare yang merupakan aset pemerintah daerah. Lahan tersebut dinilai memenuhi sejumlah kriteria karena memiliki kontur relatif landai, tersedia sumber air bersih, serta didukung aksesibilitas yang memadai.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono menyambut baik kesiapan Pemkab Barito Timur. Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Karena itu, pemerintah daerah didorong aktif mengusulkan lahan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan.
"Pada prinsipnya, perintah Pak Presiden itu setiap kota/kabupaten minimal harus punya satu Sekolah Rakyat. Jadi, tidak usah khawatir. Kalau syarat-syaratnya sudah clear and clean, pasti akan dibangun di gelombang berikutnya, yaitu pembangunan di tahun 2027," ujar Agus Jabo.
Ia meminta Pemkab Barito Timur segera melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan legalitas lahan. Salah satu persyaratan utama adalah sertifikat kepemilikan yang definitif atas nama pemerintah daerah. Sertifikat tersebut juga perlu dipisahkan sesuai luas lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Agus Jabo menegaskan, pemanfaatan lahan nantinya menggunakan skema pinjam pakai antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial, bukan melalui hibah. Dengan demikian, kepemilikan aset tetap berada di tangan pemerintah daerah dan akan dikembalikan setelah pengelolaan Sekolah Rakyat berjalan stabil.
"Minimal lahannya 6,8 hektare. Kalau bisa 10 hektare tentu lebih baik karena ada faktor-faktor pendukung yang juga perlu disiapkan. Kalau memang 15 hektare memungkinkan, itu akan lebih bagus," jelasnya.
Lebih lanjut, Agus Jabo menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen secara bertahap. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 200 sekolah setiap tahun. Dari target tersebut, sebanyak 100 sekolah telah dibangun, sedangkan tahap pembangunan berikutnya masih dalam proses persiapan.
Menurutnya, kapasitas Sekolah Rakyat juga direncanakan meningkat dari sebelumnya 1.000 siswa menjadi 2.500 siswa. Penyesuaian kapasitas tersebut turut berdampak pada kebutuhan anggaran dan perencanaan pembangunan, dengan estimasi anggaran berkisar Rp800 miliar hingga Rp900 miliar.
Karena itu, pemerintah terus mendorong daerah untuk melengkapi persyaratan agar usulan pembangunan dapat diproses dalam tahapan berikutnya, termasuk untuk rencana pembangunan tahun 2027.
"Kita berharap Barito Timur bisa ikut dalam pembangunan tahun 2027. Yang penting sekarang persyaratan lahannya segera dilengkapi, terutama sertifikatnya. Kalau sudah jelas, proses selanjutnya bisa kita tindak lanjuti," ujarnya.
Selain menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, Agus Jabo menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang menyasar keluarga secara menyeluruh.
Melalui konsep tersebut, anak-anak mendapatkan pendidikan dan pengasuhan di sekolah berasrama, sementara orang tua didorong mengikuti program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Dengan demikian, intervensi pemerintah tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga peningkatan kesejahteraan keluarga.
"Konsepnya, anaknya disekolahkan, rumahnya diperbaiki, dan orang tuanya diberdayakan. Jadi, penanganan kemiskinan tidak hanya menyasar anak, tetapi juga keluarga secara keseluruhan," pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri staf khusus dan tenaga ahli Wakil Menteri Sosial. (zi/jp).










