TANAH BUMBU- Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, HM. Alpiya Rakhman, mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk mempertimbangkan penyediaan rumah singgah bagi keluarga pasien yang menjalani pengobatan di luar daerah.
Aspirasi tersebut disampaikan Alpiya saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kesehatan di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Alpiya, pelayanan kesehatan tidak cukup hanya berorientasi pada ketersediaan fasilitas dan tenaga medis. Pemerintah juga perlu memperhatikan berbagai kendala yang dihadapi masyarakat ketika mengakses layanan kesehatan, terutama bagi pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah.
Ia menilai, keberadaan rumah singgah dapat menjadi salah satu solusi untuk meringankan beban keluarga pasien yang harus mendampingi anggota keluarganya selama menjalani pengobatan. Sebab, biaya tempat tinggal, konsumsi, dan kebutuhan sehari-hari selama proses pengobatan kerap menjadi beban tambahan bagi keluarga.
"Rumah singgah bagi keluarga pasien rujukan perlu menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai keluarga pasien yang sedang menghadapi persoalan kesehatan juga terbebani biaya tempat tinggal selama mendampingi pengobatan," demikian pokok perhatian yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Selain persoalan akses pelayanan kesehatan, Alpiya juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak. Menurutnya, keluarga dan lingkungan desa memiliki peran strategis dalam memastikan ibu hamil mendapatkan perhatian serta anak-anak memperoleh asupan gizi dan pemantauan tumbuh kembang yang optimal.
Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti remaja putri, orang tua, bidan desa, relawan kader kesehatan, serta kader posyandu. Kelompok masyarakat ini dinilai memiliki peran penting dalam mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan, khususnya di lingkungan keluarga dan pedesaan.
Alpiya menjelaskan, sosialisasi Perda Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kesehatan bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ketentuan, hak, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai kewenangannya.
Ia juga menyebutkan, berbagai masukan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan tersebut akan menjadi bahan perhatian untuk ditindaklanjuti melalui fungsi dan kewenangan DPRD, termasuk dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Alpiya berharap, melalui kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat semakin memahami hak-haknya dalam memperoleh pelayanan kesehatan sekaligus mengetahui pentingnya berpartisipasi dalam mendukung program kesehatan pemerintah.
Ia pun mengajak keluarga, tenaga kesehatan, bidan desa, kader posyandu, serta seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kepedulian terhadap kesehatan ibu dan anak serta bersama-sama mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan yang lebih mudah diakses, merata, dan berkualitas. (sar/ali/jp).










