MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bersama Badan Pusat Statistik (BPS) setempat memperkuat pengelolaan data melalui pembinaan statistik sektoral, sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, serta pencanangan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik), Senin (27/4/2026), di Aula Bahalap Sekretariat Daerah.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas statistik sektoral sekaligus mendukung implementasi Sistem Statistik Nasional di lingkungan pemerintah daerah.

Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, Joko Sumitro, saat membuka kegiatan menekankan pentingnya tata kelola data dalam pembangunan daerah. Menurutnya, organisasi perangkat daerah harus memahami proses statistik secara menyeluruh, mulai dari pengumpulan hingga pemanfaatan data.

"Pengelolaan data yang baik menjadi kunci dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran strategis program Desa Cantik dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam literasi dan pengelolaan data pembangunan.

"Dengan data desa yang akurat dan terkelola dengan baik, pembangunan akan lebih transparan, tepat, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, tiga desa resmi dicanangkan sebagai Desa Cantik, yakni Desa Batik, Desa Bahalayung, dan Desa Banua Anyar.

Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 oleh Kepala BPS Kabupaten Barito Kuala, Rudy Nooryadi, serta pembinaan statistik sektoral oleh narasumber dari BPS dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat daerah, perwakilan perangkat daerah, camat, kepala desa, serta agen statistik.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap terbangun sinergi antarpemangku kepentingan dalam menghasilkan data berkualitas guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan. (dsk/ali/jp). 

MARABAHAN- Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Barito Kuala menggelar Rapat Kerja (Raker) Tahun 2026 di Aula Selidah, Senin (27/4/2026). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Penasihat DWP, Ny. Hj Noorhayati Bahrul Ilmi.

Dalam sambutannya Penasihat DWP Ny. Hj Noorhayati Bahrul Ilmi, menegaskan bahwa rapat kerja merupakan momentum penting untuk mengevaluasi capaian sekaligus merumuskan langkah strategis organisasi.

Ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam penyusunan program agar selaras dengan kebijakan pusat dan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat.

"Susun program yang realistis dan berdampak langsung. Utamakan kualitas daripada kuantitas kegiatan,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DWP Kabupaten Barito Kuala, Ny. Hj Herwina Zulkipli Yadi Noor, dalam laporannya menyampaikan bahwa DWP sebagai organisasi sosial memiliki dua peran utama yang harus berjalan seimbang, yakni peran domestik dan peran publik.

Ia menjelaskan, peran domestik berkaitan dengan fungsi sebagai istri dan ibu dalam keluarga. Sementara peran publik diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, termasuk sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"DWP berperan mendukung pembangunan daerah melalui program yang terarah dan selaras dengan kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Herwina menyebutkan bahwa RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis (Renstra) DWP periode 2025–2029. 

Program kerja tahun 2026 akan disempurnakan melalui rapat kerja dengan mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya.

Rapat kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menetapkan program kerja tahun 2026, sekaligus memperkuat koordinasi serta menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan organisasi ke depan.

Kegiatan juga diisi dengan paparan Sekretaris Daerah H Zulkipli Yadi Noor terkait internalisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala.

Rangkaian acara ditutup dengan diskusi dan sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan penguatan soliditas organisasi. (dsk/ali/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggelar upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXX tahun 2026 di halaman Kantor Bupati, Senin (27/4/2026). Upacara berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala SOPD, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Barito Kuala.

Dalam kesempatan itu, Bupati membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, yang mengangkat tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema ini menegaskan pentingnya kemandirian daerah dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mendukung pembangunan nasional.

"Otonomi daerah merupakan instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat,” demikian kutipan sambutan Mendagri yang dibacakan Bupati.

Menurut dia, pemerintah pusat juga menekankan sejumlah fokus strategis daerah ke depan, meliputi penguatan kedaulatan pangan dan energi, peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui layanan pendidikan dan kesehatan, serta percepatan reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

Pada momentum tersebut, Pemkab Barito Kuala juga menyerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada ASN berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian. 

Penghargaan diberikan kepada Muryanti, A.Md.Keb. (30 tahun), Hery Sasmita, S.STP., M.A.P. (20 tahun), dan Roni Faslah, S.I.Kom. (10 tahun).

Selain itu, penghargaan kinerja juga diberikan kepada perangkat daerah dengan capaian terbaik. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) meraih capaian tertinggi realisasi retribusi daerah sebesar 55,21 persen pada Triwulan I 2026, sedangkan Dinas Kesehatan mencatat realisasi tertinggi sebesar 79,91 persen pada periode yang sama.

Upacara ditutup dengan harapan agar semangat otonomi daerah dapat terus memperkuat inovasi dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Bumi Ije Jela. (dsk/ali/jp). 

MARABAHAN- Wakil Bupati Barito Kuala Herman Susilo menutup Kejuaraan Bulutangkis Antar-SOPD dan Instansi Vertikal yang diikuti 105 peserta di Gedung Ije Jela, Kamis (23/4/2026). Turnamen ini menjadi ajang mempererat sinergi antarinstansi sekaligus mendorong budaya olahraga di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Kegiatan yang digelar Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Barito Kuala bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Batola berlangsung meriah. Selain kompetisi, turnamen ini juga dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat hubungan kerja antar satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) dan instansi vertikal.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Batola, Herman Susilo, mengatakan bahwa pelibatan seluruh kepala dinas dan instansi pemerintah merupakan bagian dari upaya menggalakkan olahraga di lingkungan ASN.

"Kegiatan ini melibatkan seluruh SOPD dan instansi pemerintah. Selain meningkatkan kebugaran, juga menjadi ajang mempererat silaturahmi,” ujarnya.

Ia berharap, turnamen tersebut dapat menjadi pemicu semangat berolahraga sekaligus menggali potensi atlet bulutangkis di daerah, khususnya dari kalangan ASN.

Kepala BNN Kabupaten Batola, Iskandar Adam mengapresiasi kolaborasi yang terjalin dengan PBSI Batola. Menurutnya, olahraga merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung program “Batola Bersinar” (Bersih dari Narkoba).

"Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan etos kerja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui aktivitas positif,” katanya.

Ia menambahkan, kejuaraan ini diikuti 105 peserta yang terdiri atas 78 pasangan ganda putra dan 27 pasangan ganda putri.

Hasil pertandingan Kategori Ganda Putri

Juara I : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Juara II : RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan

Juara III Bersama : Kodim 1005/Marabahan dan Kementerian Agama

Kategori Ganda Putra

Juara I : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Juara II : PDAM

Juara III Bersama : Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berharap sinergi antarinstansi semakin kuat, sekaligus mendorong gaya hidup sehat dan produktif di lingkungan ASN. (dsk/ali/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mulai mematangkan penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) guna memastikan pengisian jabatan dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis kompetensi.

Langkah ini ditegaskan melalui keikutsertaan Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Kuala, H Zulkipli Yadi Noor, dalam technical meeting dan pra-ekspose implementasi manajemen talenta yang digelar secara daring bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (23/4/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang kerja Sekda tersebut turut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), para asisten Sekda, Kabag Hukum, serta jajaran terkait di lingkungan Pemkab Barito Kuala.

Pertemuan ini menjadi bagian dari koordinasi strategis dengan Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru dan BKN Pusat untuk menyamakan persepsi terkait teknis pelaksanaan manajemen talenta sebagai standar baru tata kelola kepegawaian.

Sekda Barito Kuala, H Zulkipli Yadi Noor, mengatakan sistem ini akan menjadi dasar dalam pengisian jabatan struktural, pengembangan karier, serta pemetaan kompetensi ASN.

"Hari ini kita melaksanakan technical meeting bersama BKN Pusat dan BKN Banjarbaru. Ke depan, manajemen talenta akan memastikan pengisian jabatan dan pengembangan pegawai dilakukan secara tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, setelah tahap ini, Pemkab Barito Kuala akan melanjutkan ke ekspose di BKN Pusat untuk memaparkan kesiapan implementasi.

"Jika dinilai memenuhi syarat, maka manajemen talenta akan segera diterapkan secara penuh di Barito Kuala,” katanya.

Penerapan sistem ini diharapkan mengurangi subjektivitas dalam promosi jabatan serta memperkuat sistem merit berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Dengan langkah tersebut, Pemkab Barito Kuala menargetkan terciptanya birokrasi yang lebih profesional dan berdaya saing. (dsk/ali/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memperkuat integrasi layanan publik dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan bersama 13 Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Kegiatan berlangsung di Aula Selidah, Kamis (23/4/2026).

Penandatanganan PKS tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, H Zulkipli Yadi Noor, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para pimpinan SOPD, serta undangan lainnya.

Dalam arahannya, Sekda Batola, H Zulkipli Yadi Noor, menegaskan bahwa data kependudukan merupakan “jantung” pelayanan publik. Tanpa data yang valid, menurutnya, perencanaan dan pelaksanaan program tidak akan berjalan optimal.

"Saya tidak ingin PKS ini hanya menjadi dokumen pajangan. Data harus dimanfaatkan secara nyata untuk validasi bantuan sosial, peningkatan PAD, hingga sinkronisasi data pendidikan,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan sejumlah SOPD untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan data sesuai kebutuhan masing-masing, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk validasi penerima hibah sarana perikanan; RSUD H. Abdul Aziz untuk percepatan verifikasi pasien BPJS UHC tanpa fotokopi berkas; Bapperida dalam verifikasi data kemiskinan dan perencanaan pembangunan; Dinas Nakertrans untuk data pekerja rentan dan penerima jaminan sosial ketenagakerjaan; serta BKPP dalam sinkronisasi NIK dan NIP ASN.

Selain pemanfaatan data, Sekda juga menekankan aspek keamanan sistem. Ia meminta Dinas Kominfo memperkuat infrastruktur jaringan melalui Virtual Private Network (VPN) guna mencegah kebocoran data dan menjamin keamanan akses.

"Akses sudah dibuka, tetapi pemanfaatannya akan saya pantau sebagai indikator kinerja,” ujarnya menegaskan.

Sebelumnya, Kepala Disdukcapil Batola, H Arief Wisuda Wardana, mengatakan kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menjelaskan, data kependudukan memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah. Dasar pelaksanaan kerja sama ini mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, serta Surat Persetujuan Dirjen Dukcapil Kemendagri tertanggal 30 Maret 2026.

"Melalui PKS ini, SOPD dapat mengakses sembilan elemen data kependudukan melalui web portal, mulai dari Nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, hingga alamat,” ujarnya.

Arief menambahkan, dari 13 SOPD yang terlibat, sembilan di antaranya merupakan kerja sama baru, sementara empat lainnya merupakan perpanjangan karena pergantian kepala instansi.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan PKS oleh Disdukcapil bersama 13 SOPD, dilanjutkan sesi foto bersama. (dsk/ali/jp). 

MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala resmi mengoperasikan Klinik Utama Setara yang berlokasi di Handil Bakti, Kecamatan Alalak. Peresmian ditandai dengan pembukaan selubung papan nama dan pemotongan tumpeng oleh Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, Rabu (22/4/2026).

Acara peresmian turut dihadiri Sekretaris Daerah Barito Kuala, Kepala Dinas Kesehatan beserta jajaran, anggota DPRD, Kepala BPJS Kesehatan, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, serta para camat di wilayah terkait.

Dalam sambutannya Bupati H Bahrul Ilmi, menyebut bahwa kehadiran Klinik Utama Setara sebagai upaya menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih dekat dan cepat, khususnya di Kecamatan Alalak.

"Selama ini masyarakat sering harus dirujuk ke RS Ansari Saleh karena keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah ini, sehingga membutuhkan waktu tempuh yang cukup jauh,” ujarnya.

Ia menegaskan, dengan beroperasinya klinik tersebut, masyarakat kini dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa harus keluar daerah. Pemerintah daerah juga berharap fasilitas ini dapat memperkuat sistem rujukan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Barito Kuala.

Sementara itu, penanggung jawab Klinik Utama Setara, dr. Yancy Cristiana, menjelaskan bahwa fasilitas kesehatan tersebut telah dilengkapi Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 jam, poli umum, poli gigi, laboratorium, serta poli spesialis kebidanan dan kandungan yang sudah berjalan.

Pihaknya juga telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, terutama dalam penanganan kasus kegawatdaruratan sesuai ketentuan yang berlaku. Ke depan, klinik ini menargetkan penambahan layanan poli spesialis anak yang direncanakan mulai beroperasi pada Mei 2026, setelah proses perizinan selesai.

Dengan beroperasinya Klinik Utama Setara di bawah UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Utama Dinas Kesehatan Barito Kuala, pemerintah berharap pemerataan akses layanan kesehatan di wilayah tersebut semakin meningkat, sekaligus memberikan pelayanan yang lebih cepat, profesional, dan terintegrasi dengan sistem jaminan kesehatan nasional. (dsk/ali/jp). 

MARABAHAN- Wakil Bupati Barito Kuala (Batola), Herman Susilo, membuka kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal di sektor konstruksi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Dinas PUPR Batola, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, perwakilan BP2JK Wilayah Kalimantan Selatan, serta Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalsel.

Dalam sambutannya Wabup Herman Susilo mengapresiasi Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi atas pelaksanaan sertifikasi tersebut. Ia menegaskan, bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program prioritas daerah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

"Fasilitas ini mencakup asrama, ruang kelas, hingga laboratorium. Karena itu, pembangunannya harus memenuhi standar kualitas terbaik. Sertifikasi ini menjadi bukti komitmen peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Wabup Herman juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi pembangunan daerah. Menurutnya, kondisi geografis Barito Kuala menuntut ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang terampil dan tersertifikasi.

Ia menyebutkan, bahwa sertifikasi tenaga konstruksi diperlukan untuk meningkatkan daya saing pekerja lokal, menjamin mutu hasil pekerjaan melalui penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, serta memastikan keamanan dan ketahanan bangunan.

Di akhir kegiatan, Wabup Herman mengimbau peserta mengikuti uji kompetensi secara serius. Ia juga meminta pelaksanaan asesmen dilakukan secara objektif agar menghasilkan tenaga konstruksi yang profesional.

Usai membuka acara, Wakil Bupati bersama rombongan meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi proyek. (dsk/ali/jp).