PALANGKA RAYA- Bupati Kapuas, HM. Wiyatno, menegaskan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor untuk mencegah serta menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Kapuas.

Hal itu disampaikan HM. Wiyatno saat menghadiri Rapat Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (3/9/2026). Wiyatno hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai dan Asisten II Setda Kapuas, Kusmiatie.

Rapat dipimpin Gubernur Kalimantan Tengah, H Agustiar Sabran dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalteng, serta bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah.

Evaluasi difokuskan pada kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi Karhutla, pemantauan wilayah rawan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta percepatan respons apabila terjadi kebakaran.

Pemerintah daerah juga didorong memperkuat langkah pencegahan sejak dini, antara lain melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah praktik pembakaran lahan yang dapat memicu kebakaran dan meluas.

Bupati HM. Wiyatno mengatakan, pencegahan dan penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Keterlibatan aparat keamanan, instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan upaya pencegahan berjalan efektif.

"Kesiapsiagaan harus terus diperkuat, terutama dalam menghadapi kondisi cuaca yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Menurut HM. Wiyatno, koordinasi antarinstansi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama dalam pemantauan titik-titik rawan dan penanganan cepat ketika muncul potensi kebakaran.

Pemkab Kapuas menyatakan siap mendukung kebijakan dan langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pencegahan serta penanganan Karhutla. Penguatan koordinasi di tingkat daerah akan terus dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran di wilayah Kabupaten Kapuas.

Langkah pencegahan dan kesiapsiagaan tersebut diharapkan dapat menekan risiko Karhutla sekaligus mengurangi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan lingkungan. (fah/hru/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah Desa Bagok, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027 dan Daftar Usulan RKP (DU RKP) Tahun 2028. Kegiatan dilaksanakan di aula balai desa setempat, Kamis (3/9/2026). 

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur terkait, mulai dari pemerintah kecamatan, aparat keamanan, tenaga ahli, hingga pihak perusahaan yang berada di wilayah Kecamatan Benua Lima.

Dalam Musrenbangdes tersebut turut hadir Camat Benua Lima, Mahadani, perwakilan Polsek dan Koramil, tenaga ahli, serta pihak ketiga dari PT Adaro Indonesia. Selain itu, sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait di tingkat kecamatan juga ikut berpartisipasi, di antaranya penyuluh pertanian, UPT Puskesmas, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial (DPMDesos).

Kepala Desa Bagok, Risa Ramayati, mengatakan Musrenbangdes merupakan kegiatan rutin tahunan yang menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk menyampaikan berbagai pokok pikiran dan usulan pembangunan.

"Musrenbangdes ini merupakan kegiatan tahunan di desa untuk menyampaikan pokok pikiran atau usulan-usulan yang nantinya dimasukkan dalam RKP tahun 2027,” ujar Risa kepada wartawan ini melalui sambungan via whatsapp. 

Menurutnya, berbagai usulan yang disampaikan dalam Musrenbangdes tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam pelaksanaan program pembangunan desa pada tahun anggaran 2027.

Risa berharap seluruh usulan yang telah disepakati melalui musyawarah dapat menjadi acuan dalam menentukan prioritas pembangunan Desa Bagok, sehingga program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain penyusunan RKPDes 2027, Musrenbangdes juga membahas Daftar Usulan RKP untuk tahun 2028 sebagai bahan perencanaan pembangunan yang akan diusulkan melalui pemerintah di tingkat kecamatan dan kabupaten. (zi/jp).

PALANGKA RAYA- Penasihat hukum terdakwa Vent Christway, Jefriko Seran, mempertanyakan legalitas PT Investasi Mandiri (PT IM) dalam persidangan perkara dugaan korupsi penjualan zirkon dan mineral turunannya di Kalimantan Tengah. Ia menilai sejumlah keterangan saksi justru membuka persoalan terkait proses pendirian perusahaan hingga penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Hal itu disampaikan Jefriko seusai mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Kamis (3/9/2026). Menurutnya, keterangan para saksi menjadi bagian penting untuk menguji dugaan keterlibatan kliennya dalam perkara tersebut.

Salah satu yang disoroti adalah persyaratan pengiriman dan ekspor zirkon. Jefriko mengatakan, dalam persidangan terungkap bahwa Surat Asal Barang (SAAB) disebut tidak pernah diterbitkan oleh bidang teknis pada Dinas ESDM, tetapi komoditas tersebut tetap dapat dikirim.

"Fakta persidangan ketika sudah diperiksa dari Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan, persyaratan terkait dengan RKAB dan IUP itu tidak menjadi syarat untuk bisa dilakukannya ekspor,” ujar Jefriko.

Ia mengatakan, berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, status perpanjangan RKAB maupun IUP tidak disebut sebagai persyaratan untuk melakukan ekspor zirkon.

Keterangan serupa, menurut Jefriko, juga disampaikan saksi dari Kementerian Perdagangan. Ia menyebut SAAB juga disebut bukan sebagai persyaratan untuk melakukan ekspor zirkon.

Namun, Jefriko merujuk ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2017 yang menurutnya mengatur SAAB sebagai salah satu persyaratan pengiriman atau penjualan zirkon.

"Perkeb Nomor 16 Tahun 2017 tentang syarat untuk bisa dilakukannya pengiriman barang atau penjualan barang sirkon itu harus dia memiliki surat SAAB, Surat Asal Barang,” katanya.

Jefriko kemudian mempertanyakan mekanisme pengiriman zirkon yang berasal dari Kalimantan Tengah tetapi dikirim melalui pelabuhan di Banjarmasin.

"Karena kan barang ini diambilnya di Kalimantan Tengah. Nah, apa sih sumbangsih perusahaan ini untuk Kalimantan Tengah? Kalau kemudian mengirimnya menggunakan pelabuhan di Banjarmasin,” ujarnya.

Menurut Jefriko, rangkaian keterangan tersebut menjadi bagian dari fakta persidangan yang akan digunakan pihaknya dalam pembelaan. Namun, ia menyerahkan penilaian mengenai relevansi dan kekuatan fakta tersebut kepada majelis hakim.

"Kalau bicara menguntungkan, biar majelis lah. Yang jelas kita sudah mendapatkan fakta persidangan,” katanya.

Selain mekanisme pengiriman dan ekspor, Jefriko menyoroti proses awal pendirian PT IM. Ia merujuk keterangan saksi notaris Irwan Juraidi mengenai Akta Pendirian PT IM Nomor 52.

Menurut Jefriko, dalam persidangan saksi menerangkan bahwa akta pendirian tersebut belum memiliki Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Namun, akta tersebut kemudian disebut tetap digunakan sebagai dasar penerbitan IUP oleh Bupati Gunung Mas saat itu.

"Tidak ada SK Kementerian Hukum dan HAM, namun tetap diterbitkan oleh Bupati. Salahnya sudah dari awal seperti itu,” ujarnya.

Jefriko menilai persoalan tersebut perlu dilihat dalam rangkaian proses perizinan PT IM. Menurut dia, apabila penerbitan IUP sejak awal tidak bermasalah, maka proses perpanjangan IUP dan persetujuan RKAB selanjutnya dapat berlangsung.

"Seandainya kalau tidak ada penerbitan IUP, maka tidak akan ada perpanjangan IUP dan RKAP. Jadi di awal ini sudah dikondisikan,” katanya.

Jefriko juga menyoroti struktur kepemilikan saham PT IM. Ia mengatakan salah satu saksi yang diperiksa merupakan komisaris yang disebut memiliki 95 persen saham perusahaan.

Menurut Jefriko, saksi tersebut mengaku namanya hanya dipinjam oleh Denny Paulus untuk pendirian PT IM. Namun, saksi yang sama disebut tetap hadir dalam sejumlah kegiatan perusahaan.

"Dia memegang saham 95 persen. Namun ternyata beliau katanya hanya dipinjam nama saja oleh Denny Paulus untuk mendirikan PT IM,” ujar Jefriko.

Ia menyebut saksi tersebut beberapa kali datang ke Kalimantan Tengah untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk dalam proses pergantian direktur.

Saksi tersebut, lanjut Jefriko, juga disebut mengikuti sejumlah aktivitas perusahaan di Kalimantan Tengah.

"Ya, walaupun kata dia itu semua dipakai oleh Denny Paulus. Namun kan ini suatu hal yang aneh. Kami janggal semua di situ,” katanya.

Jefriko mempertanyakan pengakuan bahwa nama saksi hanya digunakan, sementara yang bersangkutan disebut tetap hadir dalam kegiatan perusahaan.

"Masa dia kalau hanya dipakai namanya juga ikut ke pabrik tambang juga,” ujarnya.

Jefriko menegaskan, seluruh hal yang disampaikannya merupakan bagian dari fakta dan keterangan yang masih diuji dalam persidangan. Karena itu, pihaknya belum menarik kesimpulan akhir sebelum seluruh proses pembuktian selesai.

Vent Christway merupakan terdakwa dalam perkara dugaan korupsi penjualan zirkon dan mineral turunannya yang melibatkan PT Investasi Mandiri, PT Kirana Bhumi Mineral, serta sejumlah entitas terkait pada periode 2020–2025.

Vent merupakan mantan Kepala Dinas ESDM Kalimantan Tengah. Sebelumnya, ia menjabat Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Kalteng pada 2017–2022 sebelum menjadi Kepala Dinas ESDM Kalteng pada 2022–2025.

Dalam perkara tersebut, jaksa mendakwa Vent terlibat dalam pemberian persetujuan RKAB PT Investasi Mandiri periode 2020–2025 yang diduga tidak sesuai ketentuan. Jaksa juga menduga Vent menerima pemberian atau janji berkaitan dengan proses persetujuan RKAB dan pertimbangan teknis perpanjangan IUP Operasi Produksi.

Dakwaan tersebut masih dalam proses pembuktian di Pengadilan Tipikor Palangka Raya. Kebenaran dan kekuatan pembuktian atas seluruh dakwaan akan ditentukan berdasarkan proses persidangan dan putusan majelis hakim. (gan/jp). 

BANJARMASIN- Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin bersama jajaran Polresta Banjarmasin turut bergotong royong dalam kegiatan Karya Bakti pembersihan lingkungan di kawasan Pasar Antasari, Kamis (3/9/2026) pagi.

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2026. Kegiatan melibatkan personel gabungan TNI, Polri, serta aparatur Pemerintah Kota Banjarmasin.

Kapolresta Banjarmasin, Kombes Riza Muttaqin, mengatakan kehadiran Polresta Banjarmasin merupakan bentuk dukungan sekaligus semangat kayuh baimbai dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya kawasan pasar yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kehadiran kami dari Polresta Banjarmasin untuk kayuh baimbai, bersama-sama menjaga kebersihan kawasan sentral ekonomi masyarakat," ujar Riza usai mengikuti kegiatan.

Menurutnya, Karya Bakti tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat soliditas dan sinergi TNI-Polri di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin.

Riza menegaskan, sinergitas TNI-Polri tidak hanya diwujudkan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Kami tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam melayani masyarakat melalui kepedulian terhadap lingkungan," katanya.

Ia juga menyampaikan dukungan dan rasa bangga jajaran Polresta Banjarmasin dalam menyambut HUT ke-81 TNI.

Kegiatan Karya Bakti tersebut dipimpin Komandan Korem (Danrem) 101/Antasari. Dalam pelaksanaannya, Danrem diwakili Kepala Staf Korem (Kasrem) 101/Antasari Kolonel Inf Roy Fakhrul Rozi, S.E., M.I.Pol.

Ratusan personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Kota Banjarmasin dikerahkan untuk membersihkan lingkungan di kawasan Pasar Antasari.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi TNI-Polri dan pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. (fah/jp). 

JAKARTA- Dewan Pers hingga Rabu (2/9/2026) malam belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab dan pelaksana Hari Pers Nasional (HPN) 2027.

Kepastian tersebut disampaikan sejumlah anggota Dewan Pers setelah lembaga itu menggelar pertemuan dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada Rabu siang. Dalam pertemuan tersebut, PWI memaparkan kesiapan organisasinya menjadi pelaksana HPN 2027.

Anggota Dewan Pers Abdul Manan mengatakan, pertemuan dengan PWI belum menghasilkan keputusan mengenai penyelenggaraan HPN 2027. Pertemuan tersebut, kata dia, merupakan forum untuk mendengarkan pandangan PWI setelah sebelumnya organisasi tersebut tidak hadir dalam pertemuan Dewan Pers yang membahas HPN.

Menurut Abdul Manan, PWI masih berpandangan bahwa organisasinya memiliki keterkaitan historis dengan HPN sehingga berhak menjadi penanggung jawab dan penyelenggara. Namun, dalam pelaksanaannya PWI menyatakan akan melibatkan konstituen Dewan Pers lainnya.

Abdul Manan mengatakan, persoalan utama yang kini dibahas adalah bagaimana HPN dapat menjadi momentum bersama seluruh komunitas pers, bukan hanya menjadi agenda satu organisasi wartawan.

"Meski HPN itu memakai tanggal kelahiran PWI, tapi ini kan namanya HPN yang seharusnya merupakan hari yang dirayakan semua komunitas pers. Karena itu, pelaksanaannya mestinya dilakukan bersama-sama, tidak dimonopoli atau didominasi oleh satu organisasi wartawan," ujar Abdul Manan.

Menurut dia, jika HPN merupakan perayaan bersama komunitas pers, penanggung jawabnya semestinya bukan organisasi wartawan tertentu, melainkan lembaga yang memiliki otoritas di bidang pers dan menaungi organisasi wartawan serta organisasi perusahaan pers.

"Karena ini acara bersama, yang lebih tepat menjadi penanggung jawab seharusnya bukan organisasi wartawan, tapi lembaga yang punya otoritas lebih besar di bidang pers atau yang menaungi organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, yaitu Dewan Pers," katanya.

Abdul Manan memahami jika PWI menginginkan mekanisme penyelenggaraan HPN tetap seperti yang selama ini berlangsung. Namun, menurut dia, sebagian konstituen Dewan Pers menginginkan perubahan karena pelaksanaan HPN dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan seluruh konstituen.

Selama ini, kata dia, agenda HPN lebih banyak diisi oleh kegiatan salah satu organisasi wartawan. Kondisi tersebut, menurut Abdul Manan, menyebabkan sebagian konstituen Dewan Pers lainnya enggan terlibat dalam peringatan HPN.

Ia mengakui perubahan terhadap praktik yang telah berlangsung selama puluhan tahun tidak mudah. Namun, menurutnya, persoalan tersebut perlu dibahas agar makna HPN sebagai perayaan bersama komunitas pers tetap terjaga.

Abdul Manan juga menyinggung Keputusan Presiden (Keppres) mengenai HPN yang selama ini menjadi salah satu dasar penyelenggaraan peringatan tersebut. Menurut dia, Keppres menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, tetapi tidak memberikan mandat kepada organisasi tertentu sebagai penanggung jawab atau pelaksana HPN.

Karena itu, salah satu alternatif yang muncul adalah melakukan revisi terhadap Keppres HPN.

"Saya setuju dengan ide itu. Revisi bisa dilakukan antara lain dengan mengubah tanggal HPN atau memperjelas ketentuan di dalamnya, misalnya soal lembaga yang menjadi penanggung jawab atau penyelenggara HPN," kata Abdul Manan.

Ia menegaskan, revisi Keppres merupakan salah satu opsi apabila tidak ditemukan titik temu yang dapat diterima seluruh konstituen Dewan Pers.

"Pertemuan tadi siang itu adalah forum Dewan Pers mendengarkan pandangan PWI. Selanjutnya Dewan Pers akan bertemu dengan konstituen Dewan Pers lainnya membahas soal ini," ujarnya.

Menurut Abdul Manan, Dewan Pers selanjutnya akan membahas beberapa opsi, termasuk mempertahankan praktik penyelenggaraan HPN yang selama ini berjalan, menyelenggarakan peringatan secara terpisah, atau menentukan mekanisme lain yang disepakati bersama.

Setelah mendengarkan pandangan seluruh konstituen, Dewan Pers akan mengambil keputusan melalui rapat pleno.

"Putusan dari rapat pleno itulah yang akan menjadi pegangan Dewan Pers, termasuk jika ditanya oleh pemerintah atau organisasi atau perusahaan yang ingin mendukung acara HPN ini," tegasnya.

Anggota Dewan Pers Muhammad Jazuli juga menegaskan belum ada keputusan resmi mengenai lokasi maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab panitia HPN 2027.

"Secara resmi Dewan Pers belum menetapkan lokasi maupun konstituen yang menjadi penanggung jawab panitia HPN," kata Jazuli.

Anggota Dewan Pers Rosarita Niken Widiastuti juga menyampaikan hal senada. Ia menegaskan bahwa Dewan Pers belum menetapkan organisasi yang akan menjadi pelaksana HPN 2027.

"Kemarin kami baru mengundang PWI membahas hal tersebut. Untuk mendiskusikan dengan PWI perihal HPN," ujar Niken.

Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto mengatakan, pertemuan dengan PWI hanya membahas paparan dari organisasi tersebut dan belum menghasilkan keputusan mengenai lokasi maupun organisasi pelaksana HPN 2027.

"Belum, tadi hanya pertemuan untuk mendengarkan paparan PWI. Habis ini bicara dengan seluruh konstituen," jelas Totok saat dikonfirmasi wartawan, Rabu malam.

Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika, yang akrab disapa Bli Komang, juga menyatakan bahwa Dewan Pers dan seluruh konstituen belum kembali menggelar rapat bersama untuk menetapkan lokasi maupun pelaksana HPN 2027.

"Sebaiknya kawan-kawan PWI bersabar menunggu rapat tersebut," ujar Wahyu.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses penentuan lokasi dan pelaksana HPN 2027 masih terbuka dan belum diputuskan melalui forum bersama seluruh konstituen Dewan Pers.

Di tengah belum adanya keputusan Dewan Pers, Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat menggelar rapat pleno di kantor pusat SMSI di Jakarta, Rabu malam (2/9/2026).

Dalam rapat tersebut, SMSI membahas perkembangan penyelenggaraan HPN 2027 dan mengusulkan kepada Dewan Pers agar peringatan HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta.

Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar mengimbau seluruh anggota dan elemen pers untuk menunggu keputusan Dewan Pers serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

"Sebagai Sekretaris Jenderal SMSI, saya mengajak seluruh fungsionaris SMSI pusat dan daerah setanah air untuk menghindari penyebaran hoaks dan menahan diri menunggu keputusan Dewan Pers," ujar Makali.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan usulan SMSI agar HPN 2027 digelar di Jakarta, Wahyu Dhyatmika menyatakan AMSI siap mendukung.

"AMSI siap dukung SMSI," ujarnya.

Dengan demikian, hingga Rabu malam (2/9/2026), Dewan Pers belum menetapkan lokasi HPN 2027 maupun konstituen yang akan menjadi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan.

Dewan Pers selanjutnya akan meminta dan membahas pandangan seluruh konstituen sebelum mengambil keputusan melalui rapat pleno. Sementara itu, usulan SMSI agar HPN 2027 dilaksanakan di Jakarta telah mendapat dukungan dari AMSI. (ali/jp). 

PALANGKA RAYA- Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, terus mendapat perhatian serius. Hingga 31 Agustus 2026, sebanyak 182 kejadian Karhutla tercatat dengan total luas lahan terbakar mencapai 124,19 hektare. Pada periode yang sama, pemantauan menunjukkan 405 titik panas (hotspot) tersebar di wilayah tersebut.

Data tersebut disampaikan Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, dalam Rapat Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Palangka Raya, Kamis (3/9/2026).

Dalam paparannya, H Shalahuddin mengatakan Kabupaten Barito Utara saat ini berada dalam status Siaga Darurat Bencana Karhutla.

"Barito Utara saat ini berada dalam status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan,” tegas H Shalahuddin.

Status tersebut ditetapkan selama 60 hari, terhitung sejak 1 Agustus hingga 29 September 2026. Sebagai langkah pencegahan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/1144/BPBD/VIII/2026 tentang Instruksi Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.

H Shalahuddin mengungkapkan, intensitas Karhutla mengalami peningkatan signifikan sepanjang Agustus 2026. Dalam satu bulan tersebut, tercatat 192 hotspot, 102 kejadian Karhutla, dan 50,16 hektare lahan terbakar.

"Agustus menjadi periode dengan intensitas Karhutla tertinggi sepanjang 2026,” ujarnya.

Menyikapi peningkatan tersebut, Pemkab Barito Utara memprioritaskan operasi penanganan di sejumlah wilayah yang dinilai berisiko tinggi, yakni Kecamatan Teweh Selatan, Teweh Baru, dan Teweh Tengah.

Sementara itu, Kecamatan Montallat menjadi prioritas utama untuk kegiatan pencegahan dan deteksi dini karena mencatat jumlah hotspot tertinggi.

"Kita terus memperbarui penentuan wilayah prioritas berdasarkan perkembangan kejadian Karhutla, hotspot, luasan terbakar, kondisi cuaca, dan kondisi riil di lapangan,” kata H Shalahuddin.

Untuk memperkuat penanganan, BPBD Kabupaten Barito Utara mengerahkan 150 personel, terdiri atas 80 personel Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dan Tim Reaksi Cepat (TRC), serta 70 personel cadangan.

Kekuatan tersebut diperkuat dengan 45 regu Masyarakat Peduli Api (MPA), tiga unit Desa Tangguh Bencana (Destana), serta dukungan lintas sektor dari unsur TNI/Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), dan dunia usaha.

Dari sisi sarana operasional, BPBD Barito Utara menyiapkan 23 unit mobil tangki air, tujuh unit mobil rescue double cabin, satu unit mobil pikap, kendaraan roda dua jenis trail, serta berbagai peralatan pendukung pemadaman lainnya.

Respons penanganan dilakukan melalui berbagai langkah, antara lain sosialisasi dan imbauan, pemadaman dini, patroli rutin, operasi TRC, serta kesiapsiagaan Pusdalops selama 24 jam. Koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat untuk mempercepat penanganan di lapangan.

Di akhir paparannya, H Shalahuddin menegaskan pentingnya penguatan pos lapangan serta sarana dan prasarana di wilayah prioritas. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat waktu tanggap, memperkuat deteksi dini, mempercepat mobilisasi personel dan peralatan, serta memperluas jangkauan penanganan selama masa Siaga Darurat Karhutla. (emca/jp). 

TAMIANG LAYANG- Camat Dusun Tengah, Prismayandi, S.STP., berharap pelaksanaan slat istisqa menjadi bagian dari ikhtiar spiritual masyarakat dalam menghadapi kemarau panjang yang melanda wilayah tersebut.

Hal itu diungkapkan Prismayandi usai mengikuti Salat Istisqa di Halaman Masjid Sabilal Mujahidin Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kamis (3/9/2026) pagi. 

Salat istisqa dilaksanakan bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), masyarakat, serta unsur Muspika sebagai bentuk doa dan ikhtiar memohon kepada Allah SWT agar segera menurunkan hujan.

"Harapannya kita memohon dan berikhtiar secara spiritual kepada Sang Pencipta supaya keadaan yang kita hadapi saat ini, khususnya kemarau panjang, bisa cepat berlalu dan hujan segera turun membasahi bumi,” ujar Prismayandi.

Menurutnya, turunnya hujan sangat diharapkan untuk mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan akibat kemarau panjang. Selain membasahi lahan, hujan diharapkan dapat membantu memadamkan titik-titik api, memenuhi kembali ketersediaan air bersih, serta mendukung keberlangsungan pertanian masyarakat.

“Kita berharap hujan segera turun, membasahi bumi, memadamkan titik-titik api, kemudian air bersih kembali tersedia, dan tanaman pertanian masyarakat kembali subur,” katanya.

Prismayandi menambahkan, kondisi kekeringan yang berlangsung cukup panjang telah menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Karena itu, hujan menjadi salah satu harapan penting agar kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat dapat kembali normal.

Di sisi lain, pelaksanaan salat istisqa juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat di tengah kondisi cuaca yang masih dilanda kemarau.

"Ini juga menjadi bagian dari ruang silaturahmi masyarakat di tengah cuaca kemarau. Dalam rangka mempererat kebersamaan kita untuk sama-sama menjaga lingkungan,” ungkapnya.

Pelaksanaan salat istisqa tersebut direncanakan  akan berlangsung di dua lokasi, yakni Tamiang Layang dan Ampah. Kegiatan diikuti masyarakat bersama jajaran pemerintah daerah, MUI, serta unsur Muspika sebagai bentuk kebersamaan dalam menghadapi dampak kemarau panjang.

Camat Dusun Tengah menegaskan, selain ikhtiar spiritual melalui doa, kebersamaan masyarakat dalam menjaga lingkungan juga menjadi hal penting untuk dilakukan, khususnya selama kondisi kemarau dan kekeringan masih berlangsung. (zi/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bhabinkamtibmas Desa Bagok, Polsek Benua Lima, AIPDA Mujiono, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka pembahasan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027 serta Daftar Usulan RKP (DU RKP) Tahun 2028 di Desa Bagok, Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Kamis (3/9/2026).

Musrenbangdes yang digelar di Balai Pipakatan Desa Bagok, RT. 02, tersebut menjadi forum untuk menyepakati arah dan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan pada 2027 sekaligus menyusun usulan pembangunan untuk tahun 2028.

Kegiatan dipimpin Camat Benua Lima, Mahadani, bersama Kepala Desa Bagok, Risa Ramayati dan Ketua BPD Desa Bagok, Citaresus. Sejumlah unsur pemerintahan, lembaga desa, serta perwakilan masyarakat turut hadir dalam pembahasan tersebut.

Prioritas yang dibahas mencakup pembangunan sarana dan prasarana desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Seluruh usulan diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus mewujudkan target pembangunan desa sesuai visi dan misi Desa Bagok.

Selain unsur pemerintah kecamatan dan desa, Musrenbangdes dihadiri perwakilan PT Adaro melalui program CSR, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Benua Lima, Dinas BPMDSOS Kabupaten Barito Timur, Balai Penyuluh Pertanian (BPP), PPL KB, tenaga ahli kabupaten, Puskesmas Pembantu Desa Bagok, Polindes Desa Bagok, Kepala SDN Bagok, pendamping desa, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.

Dalam forum tersebut, peserta menetapkan sejumlah usulan program pembangunan yang akan dituangkan dalam RKPDes Tahun 2027 dan DU RKP Desa Bagok Tahun Anggaran 2028. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Kehadiran Bhabinkamtibmas AIPDA Mujiono dalam Musrenbangdes merupakan bentuk dukungan Polri terhadap proses pembangunan di tingkat desa. Selain mengikuti jalannya musyawarah, kehadiran Bhabinkamtibmas juga menjadi sarana memperkuat koordinasi dan komunikasi antara kepolisian, pemerintah desa, serta masyarakat.

Kapolsek Benua Lima, IPDA Ichvan Herianto, mengatakan Bhabinkamtibmas memiliki peran penting dalam menjaga komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat, termasuk dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

"Bhabinkamtibmas harus hadir di tengah masyarakat, termasuk dalam forum musyawarah desa. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, setiap tahapan pembangunan dapat berjalan secara tertib dan kondusif,” kata IPDA Ichvan.

Ia menambahkan, Polsek Benua Lima akan terus mendorong terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif agar program pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan di wilayah hukum Polsek Benua Lima dapat berjalan dengan aman dan lancar. (zi/jp).

KUALA PEMBUANG- Berusaha menghindari kejaran polisi dengan bersembunyi di area perkebunan, seorang pria berinisial R yang diduga terlibat dalam kasus pencurian di Toko Mutiara, Jalan Ais Nasution, Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, akhirnya diamankan Unit Resmob Polres Seruyan.

R ditangkap pada Rabu (2/9/2026) sekitar pukul 14.00 WIB di area perkebunan PT Tapian Nadenggan Pondok 2 Divisi 5, Desa Derangga, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan. Penangkapan dilakukan Tim Resmob Polres Seruyan yang dipimpin Aipda Irwandi tanpa perlawanan.

Kasus tersebut diketahui setelah pemilik Toko Mutiara membuka toko pada Selasa (25/8/2026) sekitar pukul 07.30 WIB. Saat itu, korban mendapati kondisi toko dalam keadaan berantakan dan pintu belakang terbuka.

Setelah melakukan pemeriksaan, korban menemukan laci penyimpanan uang kembalian dalam kondisi terbuka. Selain itu, sebanyak 80 slop rokok berbagai merek, di antaranya Sampoerna Mild, Surya 12, dan Esse, diketahui hilang.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Peristiwa itu kemudian dilaporkan korban ke Polsek Seruyan Hilir.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Resmob Polres Seruyan melakukan identifikasi dan penyelidikan untuk mengungkap serta mengetahui keberadaan terduga pelaku.

Pada Rabu (2/9/2026) sekitar pukul 12.00 WIB, petugas memperoleh informasi bahwa R berada di sekitar area perkebunan PT Tapian Nadenggan Pondok 2 Divisi 5, Desa Derangga, Kecamatan Hanau.

Petugas kemudian berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan keberadaan terduga pelaku di sekitar lokasi.

Setelah mendapatkan kepastian bahwa R berada di dalam area perkebunan, Tim Resmob yang dipimpin Aipda Irwandi bergerak menuju lokasi.

Sekitar pukul 14.00 WIB, petugas berhasil mengamankan R tanpa perlawanan. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Polres Seruyan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Seruyan, AKBP Beddy Suwendi mengapresiasi langkah cepat personel dalam mengungkap kasus tersebut.

"Kami akan terus melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap setiap tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Seruyan. Keberadaan pelaku yang berusaha bersembunyi tidak akan menghentikan upaya kepolisian untuk mengungkap perkara dan membawa yang bersangkutan menjalani proses hukum," tegasnya, Kamis (3/9/2026). 

Kapolres juga mengimbau masyarakat, khususnya pemilik usaha, untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat sistem keamanan di lingkungan tempat usaha.

Masyarakat yang mengetahui atau menjadi korban tindak pidana diimbau segera melapor kepada pihak kepolisian atau menghubungi Call Center 110 Polres Seruyan. (gan/jp). 

TANJUNG- Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tabalong mengintensifkan patroli malam hingga dini hari untuk mencegah aksi balap liar dan menjaga keamanan serta ketertiban lalu lintas di sejumlah ruas jalan di wilayah Kabupaten Tabalong.

Patroli yang dipimpin Kasat Lantas Polres Tabalong, AKP Oki Hermawan tersebut dilaksanakan pada Rabu (2/9/2026) malam hingga Kamis (3/9/2026) dini hari.

Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran patroli di antaranya Jalan Nan Sarunai, Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta; Jalan Stadion, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak; serta Jalan Ir. P.H.M. Noor, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak.

Dalam patroli tersebut, personel Satlantas melakukan pemantauan secara mobile terhadap aktivitas masyarakat dan pengguna jalan, khususnya di lokasi yang dinilai rawan dijadikan tempat balap liar.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla melalui Kasi Humas IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., mengatakan patroli tersebut merupakan langkah preventif kepolisian untuk mencegah balap liar yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

"Patroli ini merupakan upaya preventif untuk menekan potensi kecelakaan lalu lintas sekaligus mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat aktivitas balap liar,” jelasnya.

Hasilnya, petugas mengamankan 13 unit sepeda motor di Jalan Nan Sarunai yang diduga akan digunakan untuk melakukan aksi balap liar.

Selain itu, petugas mendapati para pengendara tersebut belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Mereka juga diketahui masih berstatus sebagai pelajar tingkat SLTP dan SLTA.

Kasat Lantas Polres Tabalong mengimbau masyarakat, khususnya para pengendara dan generasi muda, agar tidak terlibat dalam aksi balap liar maupun aktivitas berkendara yang dapat membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.

Kepolisian juga mengingatkan para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, terutama yang masih berstatus pelajar.

"Pengawasan orang tua sangat penting, terlebih apabila anak masih berada di luar rumah hingga larut malam atau dini hari. Selain berisiko terhadap keselamatan, kondisi tersebut juga dapat mengganggu konsentrasi dan aktivitas belajar keesokan harinya,” imbau Kasat Lantas.

Satlantas Polres Tabalong akan terus melakukan patroli secara rutin di sejumlah lokasi yang dianggap rawan sebagai bagian dari upaya menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Warga Ampah dan sekitarnya, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, menggelar Salat Istisqa di halaman Masjid Besar Sabilal Mujahidin, Ampah, Kamis (3/9/2026) pagi. 

Salat untuk memohon turunnya hujan tersebut digelar di tengah kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan, menyusutnya sumber air, serta meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pelaksanaan Salat Istisqa berlangsung khidmat dan diikuti masyarakat bersama sejumlah unsur pemerintahan, aparat keamanan, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Hadir di antaranya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Barito Timur, H Aspahani, pengurus MUI Kecamatan Dusun Tengah, Camat Dusun Tengah, Kapolsek Dusun Tengah, Danramil Dusun Tengah, Kepala KUA Dusun Tengah, dan tokoh masyarakat setempat.

Salat Istisqa dipimpin Ustaz Humaidi Mukhtar sebagai imam sekaligus khatib.

Dalam pengantarnya, Ketua MUI Kabupaten Barito Timur, H Aspahani mengajak jemaah menjadikan kondisi kemarau panjang sebagai momentum untuk melakukan introspeksi diri, memperbanyak istighfar dan taubat, serta meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Menurutnya, kemarau panjang yang berdampak pada kekeringan dan menyusutnya sumber air tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga dapat berimbas terhadap kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut berkaitan dengan ancaman karhutla, gagal panen, cuaca panas, hingga munculnya kabut asap.

"Mari kita merenung, berintrospeksi, beristighfar, dan bertaubat kepada Allah SWT atas segala kesalahan kita, khususnya sikap tidak bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Istighfar dan taubat menjadi salah satu wasilah keberkahan turunnya hujan dari langit," ujar H Aspahani.

Ia menegaskan, permohonan hujan melalui Salat Istisqa juga perlu diiringi dengan upaya nyata menjaga lingkungan. Ia mengajak masyarakat menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon tanpa melakukan reboisasi, serta tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara liar.

Selain itu, H Aspahani mendorong masyarakat memperbanyak penanaman pohon. Ia mengingatkan bahwa menanam pohon tidak hanya berperan menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga memiliki nilai ibadah sebagai sedekah bagi makhluk hidup.

Dalam kesempatan itu, H Aspahani juga mengajak umat meningkatkan ketaatan dengan istiqamah menjalankan syariat, menghidupkan sunnah Nabi, meramaikan salat fardu berjamaah, serta memperbanyak doa dan tafakur, terutama pada malam hari.

Rangkaian Salat Istisqa kemudian ditutup dengan doa bersama. Jemaah memohon agar Allah SWT segera menurunkan hujan yang membawa keberkahan, menyuburkan tanah, mengisi kembali mata air dan sumur yang mulai mengering, serta membantu meredakan ancaman kebakaran lahan tanpa menimbulkan bencana.

Pelaksanaan Salat Istisqa di Ampah dan sekitarnya menjadi ikhtiar keagamaan masyarakat di tengah kondisi kemarau. Selain memohon turunnya hujan, kegiatan tersebut menjadi pengingat agar persoalan kekeringan dan ancaman karhutla dihadapi bersama melalui peningkatan ketakwaan sekaligus kepedulian terhadap lingkungan.

Masyarakat berharap hujan segera turun sehingga ketersediaan air kembali pulih dan aktivitas pertanian, ekonomi, serta kehidupan sehari-hari warga di wilayah Barito Timur dapat berjalan lebih baik. (zi/jp).

TAMIANG LAYANG- Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, memimpin langsung pengamanan pelaksanaan Salat Istisqa di Halaman Masjid Besar Sabilal Mujahidin, Ampah, Kabupaten Barito Timur, Kamis (3/9/2026) pagi.

Pengamanan dilakukan untuk memastikan rangkaian ibadah berjalan aman, tertib, dan lancar, sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengikuti Salat Istisqa.

Kapolres Barito Timur, AKBP Eddy Santoso melalui Kapolsek Dusun Tengah, IPTU Stefanus Rantealo, mengatakan kehadiran personel kepolisian merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama kegiatan berlangsung.

"Pengamanan ini kami laksanakan untuk menjamin kegiatan Salat Istisqa dapat berjalan dengan aman dan khusyuk, sehingga para jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan tenang,” kata IPTU Stefanus.

Selain melakukan pengamanan, personel Polsek Dusun Tengah yang beragama Islam turut mengikuti pelaksanaan Salat Istisqa bersama masyarakat.

Menurut IPTU Stefanus, keterlibatan personel dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk kebersamaan sekaligus ikhtiar bersama masyarakat dalam menghadapi kondisi kemarau dan kabut asap yang masih terjadi di wilayah Barito Timur.

"Personel kami tidak hanya melaksanakan pengamanan. Anggota yang beragama Islam juga turut mengikuti Salat Istisqa bersama masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap doa dan ikhtiar yang dilakukan bersama melalui Salat Istisqa tersebut segera mendapat pertolongan Allah SWT dengan turunnya hujan. Dengan demikian, kondisi kabut asap serta ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Barito Timur dapat segera berakhir.

"Semoga melalui Salat Istisqa ini, Allah SWT segera menurunkan hujan sehingga kabut asap dan ancaman kebakaran hutan dan lahan dapat segera berakhir,” pungkasnya. (zi/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, bersama Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, dan Sekretaris Daerah Muhlis, melakukan kunjungan kerja ke RSUD Barito Utara untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan optimal, Rabu (2/9/2026). 

Dalam kunjungan tersebut, Bupati bersama rombongan meninjau secara langsung kondisi dan sejumlah fasilitas pelayanan yang tersedia di RSUD Barito Utara. Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Bupati juga berdialog dengan jajaran manajemen dan tenaga kesehatan rumah sakit untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pelayanan, kondisi fasilitas, serta berbagai kebutuhan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Menurut Bupati H Shalahuddin, pelayanan kesehatan merupakan salah satu sektor penting yang harus terus ditingkatkan. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, profesional, dan berkualitas.

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan mendorong peningkatan mutu pelayanan RSUD Barito Utara. Berbagai masukan dan kondisi di lapangan akan menjadi bahan pertimbangan dalam upaya memperkuat pelayanan kesehatan.

"Dengan pelayanan yang semakin baik, kita wujudkan layanan kesehatan yang cepat, profesional, dan berpihak kepada masyarakat Barito Utara,” kata Bupati H Shalahuddin. (emca/jp). 

MUARA TEWEH- Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, memimpin apel pagi di lingkungan PDAM Barito Utara, Rabu (2/9/2026). 

Bupati yang turut didampingi Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Muhlis sebagai bagian dari upaya memperkuat kedisiplinan dan kualitas pelayanan publik.

Dalam arahannya, Bupati H Shalahuddin, menegaskan bahwa disiplin dan tanggung jawab merupakan landasan penting dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Setiap jajaran PDAM diminta bekerja secara profesional, optimal, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan air bersih agar masyarakat Barito Utara dapat memperoleh layanan yang cepat, baik, dan berkesinambungan. Menurutnya, pelayanan publik harus terus dievaluasi dan ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat.

Usai memimpin apel, Bupati bersama Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah meninjau langsung sejumlah progres pembangunan di lingkungan PDAM Barito Utara. Peninjauan dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.

Bupati berharap pembangunan dan penguatan sarana pendukung PDAM dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan air bersih di wilayah Barito Utara.

Bupati juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kerja nyata dan pelayanan publik yang berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan Barito Utara yang semakin maju dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (emca/jp). 

KUALA PEMBUANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Seruyan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai ketentuan hukum serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda saat menghadiri syukuran Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 di Kantor Kejari Seruyan, Rabu (2/9/2026).

Bupati menilai koordinasi, pengawasan hukum, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga kelancaran program pembangunan di Kabupaten Seruyan.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Seruyan, kami mengucapkan selamat memperingati Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81. Semoga jajaran Kejaksaan, khususnya Kejari Seruyan, semakin sukses dan optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Wanda.

Ia menegaskan, tata kelola pemerintahan yang baik harus dibangun melalui keseimbangan antara pelaksanaan pembangunan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap aturan hukum.

Menurutnya, kondisi geografis Kabupaten Seruyan yang memiliki wilayah luas dengan tingkat kepadatan penduduk relatif rendah membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang kuat antarlembaga agar pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wanda juga menyambut Kepala Kejari Seruyan yang baru, Denny Iswanto. Ia berharap pergantian kepemimpinan tersebut semakin memperkuat hubungan dan koordinasi antara Pemkab Seruyan dan Kejari Seruyan.

"Kami mengucapkan selamat datang dan selamat mengabdi di Kabupaten Seruyan. Hubungan dan koordinasi selama ini sudah sangat baik. Kami optimistis di bawah kepemimpinan Kajari yang baru, sinergisitas dan kolaborasi ini akan semakin meningkat serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Syukuran Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81 tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Seruyan, Supian, Plh Sekretaris Daerah Bahrun Abbas, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah tamu undangan.

Kegiatan ditutup dengan pemotongan tumpeng dan ramah tamah. Momentum tersebut menjadi penegasan komitmen bersama untuk memperkuat kepastian hukum, pengawasan pembangunan, dan terciptanya iklim pembangunan yang kondusif di Kabupaten Seruyan. (gan/jp). 

TAMIANG LAYANG- Bupati Barito Timur, M. Yamin memanen ikan nila hasil budidaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Unru Nyingkai, Desa Danau, Kecamatan Awang, Rabu (2/9/2026).

Panen perdana yang berlangsung di lokasi budidaya ikan di Jalan Kenangan RT. 01, Desa Danau, menjadi tonggak awal pengembangan usaha produktif BUMDes sekaligus upaya memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat desa.

Bupati M. Yamin mengapresiasi pengembangan budidaya ikan nila yang dilakukan BUMDes Unru Nyingkai. Ia menilai usaha tersebut dapat menjadi contoh bagi BUMDes lain di Kabupaten Barito Timur untuk mengembangkan potensi ekonomi sesuai karakteristik dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.

"Keberhasilan BUMDes Unru Nyingkai ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi BUMDes lainnya untuk terus mengembangkan usaha yang produktif sesuai dengan potensi yang dimiliki desa,” ujar M. Yamin.

Ia juga mendorong agar setiap usaha yang dikelola BUMDes dilakukan secara profesional, serius, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Timur, Abianhin, mengapresiasi inisiatif BUMDes Unru Nyingkai mengembangkan usaha budidaya ikan nila.

"Kami sangat menyambut baik dan mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh BUMDes Unru Nyingkai Desa Danau melalui usaha budidaya ikan nila ini,” kata Abianhin.

Menurut dia, Dinas Perikanan dan Peternakan berkomitmen memberikan pembinaan kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usaha secara mandiri. Pembinaan dilakukan tidak hanya pada sektor perikanan, tetapi juga peternakan.

Upaya tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan ketahanan pangan sekaligus pengembangan potensi ekonomi masyarakat di tingkat desa.

"Kami dari Dinas Perikanan dan Peternakan selalu siap dan terus berupaya melakukan pembinaan bagi seluruh masyarakat yang berminat mengembangkan usaha secara mandiri, tidak hanya di bidang perikanan, tetapi juga peternakan,” jelasnya.

Abianhin menilai pengembangan budidaya ikan oleh BUMDes merupakan langkah positif karena memanfaatkan potensi lokal sekaligus membuka peluang usaha dan meningkatkan produktivitas masyarakat desa.

Panen perdana tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, Kepala DPMDSos Kabupaten Barito Timur, Camat Awang, jajaran Pemerintah Desa Danau, serta pengurus BUMDes Unru Nyingkai.

Kegiatan ini diharapkan menjadi awal pengembangan budidaya ikan nila secara lebih luas dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi masyarakat di Desa Danau. (zi/jp). 

BANJARMASIN- Warga Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, menyambut dibukanya kembali Jembatan Saka Arang di Jalan Mantuil Raya RT 3 dengan syukuran, Rabu (2/9/2026) malam.

Jembatan yang sebelumnya ambruk dan sempat mengganggu mobilitas warga itu kini kembali dapat dilalui. Kembalinya akses tersebut disambut antusias masyarakat karena jembatan menjadi salah satu jalur penting dalam menunjang aktivitas sehari-hari, termasuk mobilitas warga dan anak sekolah.

Syukuran digelar di sekitar lokasi jembatan mulai pukul 18.30 WITA. Kegiatan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarmasin, pejabat Pemerintah Kota Banjarmasin, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga setempat.

Sejumlah pejabat yang hadir di antaranya Dandim 1007/Banjarmasin, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Kapolsek Banjarmasin Selatan, Kasatpolair Polresta Banjarmasin, anggota DPRD Kota Banjarmasin, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, serta sejumlah pejabat Pemko Banjarmasin.

Kapolsek Banjarmasin Selatan, Kompol Christugus Lirens, mengatakan kembali berfungsinya Jembatan Saka Arang merupakan hasil kerja sama dan sinergi berbagai pihak, termasuk dukungan masyarakat.

"Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul dalam suasana syukur. Dengan terbukanya kembali Jembatan Saka Arang, aktivitas warga, perekonomian, dan mobilitas anak sekolah tidak lagi terhambat,” ujarnya.

Ia mengapresiasi semangat gotong royong masyarakat serta langkah Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas PUPR dalam menangani perbaikan jembatan tersebut.

"Kami dari Polri siap bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar jembatan agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan awet,” kata Kompol Christugus Lirens.

Syukuran kemudian diisi dengan doa bersama, pemotongan tumpeng, dan ramah tamah. Warga tampak antusias menikmati kembali akses jembatan yang sebelumnya terganggu. Sejumlah warga juga mengabadikan momen dengan berswafoto di atas Jembatan Saka Arang.

Bagi masyarakat Mantuil, kembali berfungsinya Jembatan Saka Arang tidak hanya memulihkan akses transportasi, tetapi juga diharapkan dapat mendukung kembali kelancaran aktivitas dan perekonomian warga. (fah/jp). 

KUALA PEMBUANG+ Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Kondisi lingkungan yang kering dan disertai angin dapat memperbesar risiko kebakaran, baik di kawasan permukiman maupun lahan.

Imbauan tersebut disampaikan Ahmad Selanorwanda di sela penyaluran bantuan air bersih di Desa Pematang Panjang dan Desa Bangun Harja Unit 2 Transmigrasi, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Rabu (2/9/2026).

Ia meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama yang berpotensi memicu api di sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggal.

"Masyarakat harus berhati-hati, terutama di lingkungan rumah masing-masing. Kondisi yang kering dan angin di musim kemarau ini bisa mengakibatkan kebakaran. Tentu ini sesuatu yang tidak kita inginkan,” tegasnya.

Menurutnya, pencegahan kebakaran merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, masyarakat diminta turut menjaga lahan, hutan, serta lingkungan sekitar agar tetap aman selama musim kemarau.

Kewaspadaan diperlukan karena kebakaran tidak hanya dapat mengancam permukiman dan fasilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak lahan serta ekosistem.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir unsur Forkopimda, Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Bahrun Abbas, Kepala Dinas PU Nurhadian, sejumlah kepala OPD, Kabid Cipta Karya Yudi Hakim, Kepala PDAM, Plt. Camat Seruyan Hilir Timur, Mirawati, Kepala Desa Pematang Panjang, Syarif Hidayatullah, Kepala Desa Bangun Harja Unit 2, Mistanadi, serta tamu undangan lainnya. (gan/jp). 

BANJARMASIN- Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Muttaqin, memberikan kejutan kepada jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin dalam rangka memperingati Hari Kejaksaan Republik Indonesia ke-81, Rabu (2/9/2026).

Kejutan tersebut dilakukan dengan membawa kue dan menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada jajaran Kejari Banjarmasin. Kapolresta bersama sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polresta Banjarmasin dan para Kapolsek jajaran tiba di Kantor Kejari Banjarmasin sekitar pukul 14.10 Wita.

Kedatangan rombongan Polresta Banjarmasin disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banjarmasin beserta jajaran Pejabat Utama Kejari Banjarmasin.

Kapolresta Banjarmasin, Kombes Riza Muttaqin, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghormatan kepada institusi Adhyaksa, sekaligus memperkuat sinergitas antara kepolisian dan kejaksaan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Kota Banjarmasin.

"Ini bentuk penghormatan kami atas sinergitas dan soliditas yang telah dibangun bersama jajaran Kejari Banjarmasin dalam mewujudkan serta menjaga penegakan hukum di kota ini,” ujar Riza.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mempererat koordinasi dan soliditas antara Polresta Banjarmasin dan Kejari Banjarmasin dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang profesional serta kondusif di Kota Banjarmasin. (fah/jp). 

TAMIANG LAYANG- Pemerintah desa se-Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah, mulai menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2027.

Pelaksanaan Musrenbangdes tersebut dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan masing-masing. Kegiatan ini juga mengacu pada surat edaran Pemerintah Kabupaten Barito Timur terkait penyelenggaraan Musrenbangdes RKP Desa.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (DPMDSos) Barito Timur, Osa Awatanu melalui Kepala Bidang IPDKP DPMDSos, Peri Rusiani, mengatakan seluruh desa saat ini mulai melaksanakan Musrenbangdes sesuai jadwal yang telah dikoordinasikan dengan pihak kecamatan.

"Desa-desa se-Kabupaten Bartim melaksanakan Musrenbangdes sesuai jadwal yang telah disepakati antara desa bersama kecamatan masing-masing," ujar Peri Rusiani kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Rabu (2/9/2026).

Menurut Peri, penyusunan RKP Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam Pasal 29 ayat (3) disebutkan bahwa penyusunan RKP Desa untuk tahun berikutnya dimulai oleh pemerintah desa pada bulan Juni tahun berjalan.

"Selain itu, pelaksanaannya juga berpedoman pada Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa," katanya.

Peri menjelaskan, pelaksanaan Musrenbangdes juga diperkuat dengan surat Pemerintah Kabupaten Barito Timur Nomor 412.1/185/DPMDSos.II/VIII/2026 tertanggal 28 Agustus 2026. Surat tersebut ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Misnohartaku.

Dalam surat itu, para camat diminta mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RKP Desa di wilayah kerja masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur menetapkan batas akhir penetapan RKP Desa Tahun 2027 melalui Peraturan Desa (Perdes) paling lambat 30 September 2026.

Peri menegaskan, dokumen RKP Desa yang telah ditetapkan selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) Tahun Anggaran 2027.

"Hasil penetapan dokumen RKP Desa tersebut nantinya akan dijadikan sebagai dasar utama dalam penyusunan RAPB Desa Tahun Anggaran 2027," pungkasnya. (zi/jp).