BARABAI - Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyampaikan pendapat akhir tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Kamis (30/07) belum lama tadi.
Abdurahman AZ, dalam membacakan Pendapat Akhir Fraksi Golkar, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bupati Hulu Sungai Tengah yang telah menunaikan tugas konstitusionalnya selama tahun 2019 berupa penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kepada DPRD HST berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK-RI dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Ini merupakan hal yang sangat penting, karena anggaran daerah merupakan anggaran public yang mencerminkan kebijakan daerah, sehingga wajib harus di pertanggungjawabkan kepada public secara transparan dan akuntabel," katanya.
Abdurahman AZ menambahkan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah seyogyanya dapat meningkatkan PAD melalui sektor pariwisata, pertanian,
perdagangan dan sektor-sektor lain yang masih memungkinkan ditingkatkan pendapatannya, mengefektifkan, mengefisienkan pembelanjaan pemerintah daerah, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung.
Serta dapat mengalokasikan anggaran untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan masyarakat dan mengurangi anggaran
yang bersifat seremonial agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan kesejahteraannya.
"Kami berharap untuk kedepan kualitas manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
bisa ditingkatan, Namun harus diiringi dengan kualitas pelaksanaannya, sehingga dari seluruh program
dilaksanakan dampak maupun manfaatnya sebagaimana diharapkan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai
Tengah," ungkapnya.
Terkait merebaknya wabah covid-19, lanjut Abdurrahman AZ, pihaknya meminta penanganan yang lebih intensif, serta diharapkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat bertanggungjawab atas penggunaan
anggaran, agar memanfaatkan dana dengan skala prioritas efektif dan efesien untuk pelayanan masyarakat, menggerakkan perekonomian masyarakat serta upaya pengamanan sosial sebagai akibat dari dampak musibah covid-19 ini.
Selain itu, sebagai dampak dipindahkannya ibu kota baru ke Kabupaten Penajam Paser Utara yg berbatasan dengan kawasan Kabupaten
Hulu Sungai Tengah, merupakan peluang emas yang harus diambil jangan sampai direbut dan dinikmati daerah lain. Bupat harus mengambil langkah-langkah dalam rangka meraih peluang tersebut.
"Khususnya mengenai pemberdayaan UKM dan Pertanian beserta sarana mendukungnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah," jelasnya.
Lanjut Abdurrahman AZ, pihaknya juga meminta agar dokumen APBD dan APBD Perubahan agar disampaikan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku untuk dilakukan pembahasan oleh Alat Kelengkapan DPRD, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi penumpukan proyek-proyek pembangunan menjelang akhir tahun anggaran berjalan.
Selain hal tersebut, karena kurangnya waktu yang digunakan untuk melakukan proses lelang, maka banyak proyek-proyek yang tidak bisa dikerjakan, sehingga mengakibatkan besarnya SILPA pada APBD Perubahan.
Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat karena tidak bisa
menikmati hasil pembangunan sebagaimana yang diharapkan.
Pemerintah Daerah harus mengevaluasi kinerja ASN baik kepala maupun jajarannya agar pemerintahan dan program dapat berjalan serta memenuhi target yang dicapai dan sesuai RPJMD. Yang mana, pihaknya temui kepala dinas selalu jawabannya beres dan sudah
dilaksanakan tetapi dilapangan ternyata omong doang belaka.
"Kami pernah tanyakan kepada pemerintah propinsi ternyata tidak
pernah berkunjung dan berkonsultasi dan mengusulkan serta meminta program agar diberikan di Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, padahal pemerintah provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat," tambahnya.
Lanjutnya, pemerintah daerah seharusnya konsekuen terhadap RPJMD yang telah disusun sesuai tahun, dan programnya memberikan anggaran yang lebih seperti, yang
