BUNTOK - Pemkab  Barito Selatan (Barsel) mengimbau Dewan Ketahanan Pangan (DKP) setempat bisa merumuskan kebijakan dalam mewujudkan ketahanan pangan.

“Semua itu untuk mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan ketahanan pangan dan melaksanakan evaluasi maupun pengendalian perwujudan ketahanan pangan di Kalteng pada umumnya dan di Kabupaten Barsel khususnya,” kata Wakil Bupati Barsel, Satya Titiek Atyani Djoedir beberapa waktu lalu.

Wabup mengatakan, DKP harus pula memperhatikan beberapa hal seperti ketersediaan pangan menyangkut peningkatan produksi pangan, diantaranya peningkatan holtikultura, tanaman pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan, serta penguatan cadangan pangan.

“Termamsuk distribusi pangan yang menyangkut infrastruktur akses ke desa dan wilayah terisolir, itu juga tugas DKP,” tegas Wabup.

Selain itu, lanjut Wabup, tugas DKP harus bisa meningkatkan diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan, pemantauan, penindakan produk dan bahan pangan berbahaya sehingga bisa memenuhi standar kesehatan.

“Karena kalau pangan yang dikonsumsi tidak sehat, maka itu semua akan percuma,” katanya.

Wakil Bupati Barsel menjelaskan, telah ditekankan Presiden dengan mengeluarkan peraturan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

Bahkan, kata wabup, dalam lampiran peraturan, hendaknya semua Bupati/Wali Kota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, harus  bertanggung jawab melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di wilayah masing masing," jelasnya. (hms/jp).