BANJARMASIN - Setelah dilakukan pembahasan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, resmi diserahkan Plt Walikota Banjarmasin H Hermansyah ke DPRD Kota Banjarmasin.
Penyerahan yang dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Pemko terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 itu, dilaksanakan di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Kota Banjarmasin, Senin (09/11) kemarin.
Untuk tahun 2021 nanti, APBD Kota Banjarmasin berjumlah sekira Rp1.540.549.820.000. Bila dibanding tahun 2020 yang total anggarannya Rp1.621.184.517.517, maka anggaran tahun 2021 diproyeksikan terjadi penurunan sebesar Rp80.634.697.517.
Dijelaskan H Hermansyah, penurunan pendapatan tersebut, disebabkan karena kondisi ekonomi Kota Banjarmasin masih dalam tahap pemulihan.
“Penurunan pendapatan ini disebabkan karena kondisi ekonomi daerah masih dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan dana transfer keuangan dari pusat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya,” ucapnya.
Imbas lain dari menurunnya APBD 2021 itu, lebih lanjut dikatakannya, berdampak pada Belanja Daerah yang diproyeksikan juga mengalami penurunan, hingga tersisa sebesar Rp1.746.794.004.000.
Untuk menutupi perkiraan defisit tersebut, maka penerimaan pembiayaan daerah yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran ditambah efisiensi belanja daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp206.244.184.000, diharapkan akan dapat menutupi angka defisit pada pos proyeksi belanja daerah tahun 2021 sebesar Rp206.244.184.000.
Untuk tahun 2021 nanti, terangnya, tema pembangunan yang akan diusung Pemko Banjarmasin adalah, “Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Dengan Fokus Pembangunan Pada Kesehatan Masyarakat, Perdagangan, Industri, Usaha Kecil Mikro dan Pariwisata”.
Dengan struktur rancangan pendapatan dan belanja daerah Pemko Banjarmasin tahun anggaran 2021 tersebut, diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional.
"Jadi tujuan kita untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional,” jelasnya.(dokpim-bjm/jp).
