BANJARBARU- Dua pasar rakyat di Kota Banjarbaru terkesan terbengkalai. Pasar ini merupakan warisan era pemerintahan sebelumnya.
Kedua pasar tersebut adalah Pasar Laura dan Pasar Rakyat Landasan Ulin Timur. Sejak dibangun kedua pasar tersebut belum beroperasi secara maksimal meski telah selesai dikerjakan.
Pembangunan Pasar Laura sebelumnya bersumber dari APBD Kota Banjarbaru 2018 yang menelan anggaran senilai Rp5,7 miliar di bawah Dinas Perdagangan Banjarbaru, dan digarap pemenang tender PT. Mandiri Rajawali Group.
Pasar Laura sendiri mulai dibangun pada tahun 2018 dan diresmikan oleh Wali Kota Nadjmi pada November 2019 silam.
Pasar Laura terletak di Jalan Sukamara No.111, Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan.
Proyek yang di bangun ini diduga banyak meninggalkan masalah sesuai rencana kerja, dan syarat-syarat kerja teknis (RKS Teknis) juga persyaratan dan peraturan yang ada dalam kontrak.
Pembangunan pasar diharuskan untuk dikerjakan dengan mengikuti dan memenuhi persyaratan teknis yang tertera dalam persyaratan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan Standar Industri Indonesia (SII), Peraturan Nasional, maupun peraturan yang berlaku atas jenis bahan yang berkualitas.
Akibat dari pembangunan yang tidak spesifikasi, dipastikan bangunan pasar tersebut tidak akan bertahan lama.
Warga meminta pihak terkait segera memanggil pihak kontraktor guna diminta pertanggung jawaban atas pelaksanaan proyek yang tidak sesuai persyaratan teknis pembangunan fasilitas yang bermutu dan berkualitas.
Saat kami kunjungan ke proyek tersebut banyak terdapat kerusakan dibeberapa item pekerjaan, salah satunya pintu pintu kios yang sudah tidak bisa di buka tutup kembali. Sedangkan lantai dasar seperti keramik banyak yang pecah dan lampu yang seharusnya menempel dengan erat di atap atap plafon juga banyak yang sudah lepas dan terjuntai di langit langit proyek tersebut.
Sedangkan Pasar Rakyat Landasan Ulin Timur juga terlihat terbengkalai setelah selesai dibangun.
Padahal, kedua pasar tersebut dibangun dengan anggaran milyaran rupiah. Namun, sampai saat ini belum bisa memberikan pemasukan atau PAD untuk pemerintah Kota Banjarbaru.
Sampai berita ini ditayangkan belum juga ada penjelasan dari dinas terkait. (yet/jp).
