BANJAR- Ketua Asosiasi Penambang Rakyat indonesia (APRI) Kalimantan Selatan H Risdianto Haleng. Hb menyambut baik keputusan Presiden Indonesia Joko widodo telah mencabut beberapa Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada 6 Januari 2022 lalu.
"Terkait hal itu APRI Kalsel menginisiasi acara forum diskusi nasional dengan peran serta penambang rakyat, dan juga pertambangan rakyat khususnya di Kalimantan Selatan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca COVID-19 ini," kata Haleng saat di temui di kantornya Jalan A. Yani KM 12,5 Malintang Baru, Gambut, Rabu (12/1/22).
Menurutnya, diadakan inisiasi seperti itu karena melihat kondisi saat ini, dan APRI Kalsel berkeinginan dari penambang rakyat sesuai regulasi yang ada agar tepat sasaran seperti yang telah di sampaikan presiden untuk bisa di laksanakan.
"Semua ini harus ada pemerataan terkait pertambangan yang ada di Indonesia. Jadi nanti tidak lagi dikuasai oleh para pengusaha besar, yang mana rakyat tidak dilibatkan sama sekali," ujar Haleng.
Haleng menuturkan, bahwa hal tersebut menjadi sangat positif bagi pihaknya sebagai Lembaga Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) khususnya Kalimantan Selatan.
"Ini merupakan momentum yang sangat pas jika dilakukan kegiatan tersebut," tuturnya.
Ia mengatakan, dalam diskusi itu, nanti akan kita bahas terkait keputusan yang telah diambil Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden.
"Kami berharap dengan adanya pencabutan sebagian izin usaha pertambangan (IUP), maka saat ini bisa dimanfaatkan oleh rakyat, di kelola sendiri oleh rakyat, dan hasilnya untuk rakyat, karena itu harapan pemerintah," ujar Haleng.
Haleng menegaskan, bahwa pihaknya APRI Kalsel hanya mengkoordinir saja. "Sehingga rakyat atau para penambang pengusaha menengah ke bawah bisa berdaulat di daerahnya masing-masing," pungkasnya. (yet/din/jp).
